batampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta agar pembagian sembako gratis yang dilakukan Pemko Batam harus diberikan secara merata.
Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto, menegaskan penyaluran sembako tahap II seharusnya tanpa melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Batam atau bukan warga Batam.
Pasalnya kata dia, semua orang terkena dampak wabah corona.
”Ini berbicaranya bukan masalah KTP lokal atau bukan KTP lokal, sekarang kebutuhan
masyarakat itu makan dan jangan sampai tidak tepat sasaran,” ujarnya, Minggu (27/4/2020).
Dikatakannya, pemerintah wajib menanggung warganya yang membutuhkan pada
masa pandemi saat ini. Tidak peduli dia merupakan warga Batam atau tidak.
Terkecuali warga Batam yang mempunyai identitas Batam dan terdaftar sebagai penerima bantuan, itu baru boleh dibatalkan sebagai penerima bantuan.
”Harus dapat semua secara rata. Jangan nanti jadi masalah baru di masyarakat gara-gara sembako. Saya yakin, semua terdampak,” tuturnya.
“Karena itu kita minta pembagian sembako harus dilakukan tepat sasaran,” katanya lagi.
Budi menjelaskan, pembagian sembako secara merata kepada warga yang KTP luar daerah, karena mereka tidak bisa pulang kampung dengan adanya kebijakan pemerintah tentang larangan mudik.
Serta ditutupnya sejumlah penerbangan. Oleh karena itu, ia juga meminta warga yang tidak bisa mudik untuk berpikir jernih.
”Kepentingan ini bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Tetapi lebih besar lagi merupakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.
“Artinya diimbau juga kepada masyarakat untuk mengendalikan diri. Karena bisa menjaga diri bisa juga menjaga orang lain,” jelasnya lagi.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus berpikir jernih dalam mengimplementasikan instruksi dari presiden.
Sebab kata dia, bepergian dalam hal tertentu ada kebijakan yang memang bisa diberikan.
”Tidak serta merta pukul rata, orang apa tidak boleh. Tidak bisa begitu. Kalau gitu kita lockdown aja tidak usah ada alat transportasi sekalian,” imbuhnya.(gie)