batampos.co.id – Data Covid-19 yang dipaparkan pemerintah ibarat pucuk gunung es. Yang tidak terungkap diyakini jauh lebih tinggi.
Seperti sudah menjadi kewajiban, setiap sore Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengumumkan kasus pasien Covid-19 secara daring. Hingga kemarin (28/4), jumlah kasus yang terkonfirmasi positif menjadi 9.511 kasus. Sementara yang sembuh bertambah 103 orang menjadi 1.254 orang.
Pemerintah juga mencatat, kemarin ada tambahan pasien meninggal sebanyak 8 orang sehingga total menjadi 773 orang meninggal. Angka tambahan kematian tersebut berangsur menurun apabila dibandingkan dengan data hari sebelumnya.
Data pasien meninggal itulah yang kini mendapat banyak sorotan. Tak hanya di Indonesia. Berbagai negara lain juga menerima tudingan menutupi fakta karena diyakini jumlah kematian jauh lebih tinggi.
Di Indonesia, pemerintah hanya menampilkan data pasien meninggal yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Menurut pakar data Ismail Fahmi, hal itu membuat data yang ditampilkan menjadi lemah. “Harus dipahami bahwa jumlah testing PCR kita sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Banyak yang belum dites dan sebetulnya meninggal karena Covid,” terangnya Selasa (28/4).
’’Ini artinya, jumlah laporan tidak menggambarkan kondisi di lapangan,’’ lanjut pengembang aplikasi analisis data Drone Emprit itu.
Karena itu, pemerintah semestinya menampilkan data tambahan. Yakni, data pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal. ’’Pemerintah sajikan dua data. Pertama adalah data meninggal positif. Kedua adalah data gabungan antara yang meninggal positif dan meninggal PDP,’’ tutur Ismail.
Mengapa data gabungan? Sebab, PDP yang meninggal itu hanya menunggu hasil tes sampel. Apakah dia menjadi positif atau negatif Covid-19. Dengan demikian, setidaknya pemerintah akan mendapatkan data yang mendekati riil. Apalagi, prinsipnya, pasien PDP yang meninggal juga akan diperlakukan sebagai pasien Covid-19.
Ismail mengingatkan, data riil sangat penting dipublikasikan. Tujuannya, membantu para ahli karena menggambarkan kondisi pandemi yang sebenarnya sekaligus membantu mereka memproyeksikan kapan pandemi berakhir. “Scientist akan membantu pemerintah memproyeksikan, kira-kira ini kita (kurvanya) mulai melandai atau belum,’’ tuturnya.
Bila pemerintah mendapat gambaran yang tepat tentang kondisi riil, hal itu akan membantu dalam pengambilan kebijakan. Untuk itu, harus ada sumber data yang real time. Menurut Ismail, data yang dipublikasikan saat ini kurang memadai untuk digunakan. Sebab, data yang dipublikasikan itu merupakan gambaran realitas sepekan lalu.
Dalam membuat proyeksi, para ilmuwan sangat mengandalkan data. Data yang ada bakal menjadi proxy untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil analisis itu akan menentukan berbagai hal. Ilmuwan bisa membuat berbagai prediksi berdasar analisis data. Syaratnya, datanya harus real time.
Ismail meyakinkan bahwa keterbukaan data tidak akan membuat masyarakat panik. Dengan menutupi daya, yang terjadi sekarang bukanlah ketenangan, melainkan ketidakpercayaan terhadap data pemerintah. ’’Jadi, kalau dibuka datanya, (publik) malah lebih percaya nanti,’’ tegasnya.
Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menuturkan, perbedaan tersebut terjadi lantaran pemerintah hanya berpegang pada kasus yang memang sudah keluar hasil tesnya. Sementara itu, faktanya, hampir semua pemakaman kini dilakukan dengan protokol Covid-19.
’’Jadi, akan selalu ada gap antara yang terlaporkan dan yang tidak,’’ ungkapnya.
Jika mengacu pada kajian permodelan yang dibuatnya bersama tim FKM UI, Pandu menjelaskan, ada faktor koreksi dari angka kematian akibat korona dan angka 4,25. Sederhananya, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal sebenarnya 4,25 kali lebih besar daripada yang dirilis pemerintah.
Dia menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari penghitungan berbasis basic reproduksi rate (Ro) Covid-19 yang dikombinasikan dengan pertumbuhan eksponensial virus tersebut. Yakni, diperkirakan setiap kasus akan menginfeksi 2–3 orang lainnya. Lalu ditambah dengan sejumlah variabel pendukung lain seperti angka pemakaman dengan protap Covid-19 di DKI Jakarta pada Maret 2020 yang juga terjadi di sejumlah daerah.
Kemudian, asumsi disease onset yang terjadi sejak Januari 2020. Bukan ketika kasus pertama dilaporkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penerbangan dari Wuhan, Tiongkok, yang masih dibuka kala itu ke sejumlah daerah di Indonesia. Misalnya, Bali dan Manado. Yang sayangnya, saat itu sistem tes masih sulit dipercaya. Banyak hasil negatif. ’’Lalu kami hitung secara nasional, polanya (faktor koreksi) 4 sampai 5. Kami hitung rata-rata 4,25,’’ jelas Pandu. Artinya, potensi kasus kematian saat ini bisa jadi empat kali lipat daripada yang dilaporkan.
Dia mengungkapkan, metode yang digunakan timnya sama dengan metode tim ITB. Hanya, yang membedakan adalah asumsi-asumsi yang digunakan.
Dia melanjutkan, estimasi angka kematian empat kali lipat diperoleh dari koreksi terhadap setiap laporan pemerintah. Soal angka kematian, misalnya. Pandu mencontohkan, ketika pemerintah melaporkan 20 orang meninggal karena Covid-19, yang terjadi di lapangan, justru 50 orang dikubur dengan protap Covid-19.
’’Jadi, kami lakukan koreksi-koreksi apa yang dilakukan pemerintah. Karena kami menganggap yang dilakukan pemerintah underestimate atau underreported,’’ tegasnya.
Demikian pula untuk kasus infeksi. Angka yang dilaporkan jauh lebih rendah daripada jumlah yang diperkirakan di lapangan. ’’Kami estimasi underestimate-nya 20–30 persen. Jadi, yang dilaporkan hanya 30 persen dari yang sesungguhnya,’’ sambungnya.
Lagi-lagi, itu terjadi lantaran hasil tes PCR untuk Covid-19 di Indonesia kerap terlambat. Hasil tes baru bisa keluar lima hari setelah spesimen diserahkan. Ditengarai, salah satu penyebabnya adalah adanya antrean panjang. ’’Jadi, gak hari ini dites, hari ini keluar. Harusnya sehari selesai kalau tidak pakai antrean. Ini yang harus diperbaiki,’’ paparnya. Menurut dia, ketika semua dites, underestimate-nya juga lebih kecil.
Lalu, bagaimana jika data tersebut terus berbeda? Pandu menegaskan, hal itu tentu akan berkaitan dengan kebijakan atau pengambilan keputusan mengenai penanganan Covid-19. Sebab, angka kematian merupakan salah satu indikator penting. Saat ingin mengurangi restriksi PSBB, misalnya, angka kematian juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan.
’’Kan banyak indikator yang dipakai. Apakah kasus baru benar-benar turun, apakah jumlah yang sakit menurun, dan apakah yang meninggal karena Covid turun. Harusnya kan ketiganya konsisten turun. Jadi, kita harus punya indikator itu,’’ jelasnya.
Karena itu, dia merekomendasikan agar orang yang meninggal dengan gejala Covid-19 bisa langsung tercatat sebagai korban positif. ’’Tapi, kalau pemeriksaan kita terbatas, akan banyak sekali yang tidak teridentifikasi walaupun orangnya punya gejala. Orang meninggal saat pandemi sangat mungkin Covid-19,’’ tegasnya.(jpg)