batampos.co.id – Manajemen pelaksana program alias project management office (PMO) kartu prakerja memprioritaskan rekomendasi pemerintah soal penerima pelatihan. Khususnya data dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Perindustrian. Sebanyak 80–90 persen peserta diambil dari data itu.
Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajamen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menyatakan bahwa proses seleksi dilakukan sistem. Kendati demikian, sistem akan tetap mengutamakan para pendaftar yang nomor induk kependudukannya diusulkan kementerian dan lembaga terkait.
“Masalahnya, jumlah yang diusulkan lebih banyak dari kuota per gelombangnya,” ungkapnya dalam konferensi pers virtual Senin (27/4).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan bahwa ada 1,4 juta penduduk yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, kuota per gelombang hanya 200 ribu tiap pekan. Karena itu, supaya adil, sebaiknya sistem menyeleksinya secara acak.
Untuk memastikan kartu prakerja tepat sasaran, menurut Panji, kementerian atau lembaga yang menyodorkan data harus bertanggung jawab. Yakni, melakukan verifikasi dan validasi status penerima kartu prakerja. Sebab, PMO sangat bergantung pada akurasi data tersebut.
Panji mengatakan, total pendaftar kartu prakerja saat ini sudah tembus lebih dari 8 juta. Namun, pemerintah baru mengumumkan peserta gelombang pertama sebanyak 168.111 orang.
Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mencermati efektivitas program pelatihan kartu prakerja. “Bagaimana bisa mengukur program ini efektif atau enggak? Misalnya, dari 160 ribu orang yang lolos tahap pertama, berapa persen yang bisa mendapatkan kesempatan kerja karena skill-nya ter-update?” ujarnya, Senin.
Menurut Ajib, semestinya sejak awal pemerintah dapat menggandeng asosiasi dan kalangan usaha. Menurut dia, dunia usaha tentu mempunyai infrastruktur yang jelas mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan. Tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang jelas, dampak kartu prakerja akan sulit terasa.(jpg)