batampos.co.id – Penolakan program Kartu Prakerja terus bergulir. Program yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun itu dianggap tidak relevan di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan Fadli Noor menuturkan, Kartu Prakerja adalah visi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja implementasi dari program tersebut terburu-buru. “Faktanya Kartu Prakerja menemui banyak kendala teknis dan bisa berujung kepada pemborosan anggaran negara,” ujar Fadli Noor dilansir JawaPos.com, Minggu (3/5).
Menurut Fadli Noor, berdasar dari perkembangan dari penjelasannya, penggunaan platform online dalam program Kartu Prakerja hanya berbentuk jual beli video tutorial dan sertifikat kelulusan pelatihan. Padahal diketahui bahwa pemanfaatan Kartu Prakerja adalah untuk memberi pengetahuan dan keterampilan kepada pencari kerja agar dapat diterima oleh pasar kerja.
Jika untuk mengejar target tersebut, maka program Kartu Prakerja semestinya bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selama ini BNSP memiliki ribuan penyelenggara pelatihan dengan standar kompetensi yang telah dirumuskan bersama seluruh stakeholder industri.
Fadli Noor menyarankan, semestinya pemerintah cukup membangun gerbang digital yang dapat diakses secara gratis oleh pencari kerja. BNS dapat mendorong lembaga pelatihan profesi untuk menciptakan konten dan video tutorial sesuai modul SKKNI. Lalu disajikan di gerbang digital tersebut. “Untuk personal skill, penyedia konten dapat dilakukan oleh profesional dibidang masing-masing,” imbuhnya.
Apa yang terjadi sekarang adalah jual beli video yang output-nya tidak bisa dievaluasi sesuai harapan awal program Kartu Prakerja. Program tersebut masih akan berjalan hingga 4 bulan ke depan. Setelah pandemi berakhir, kemungkinan pasar kerja mulai membaik. Sementara dana Rp 5,6 triliun habis untuk hal-hal yang tidak sesuai standar kompetensi dunia kerja.
“Kami berharap pemerintah segera menghentikan sementara program Kartu Prakerja ini untuk dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan. Dana Rp 5,6 trilliun saat ini sangat dibutuhkan untuk penanganan wabah Covid-19, sebaiknya direalokasi menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Anggota Komisi II DPR, Yaqut Cholil Qoumas sebelum-nya juga meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek Kartu Prakerja. Pasalnya, di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19 ini, program tersebut dianggapnya sangat tidak efektif.
“Sejak gagasan penambahan Kartu Prakerja karena Covid-19 ini muncul, saya sudah menyatakan jauh-jauh hari agar ditiadakan saja,” ujar Yaqut.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, sebaiknya anggaran Kartu Prakerja tersebut dialokasikan kepada bantuan sosial kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih membutuhkan di tengah pandemi ini.
“Entah bentuknya tunai atau maupun dalam bentuk bahan kebutuhan pangan. Rakyat lebih membutuhkan dari pada pelatihan yang menikmati justru vendor yang hidup-nya sudah berkecukupan,” ungkapnya.
Sebelumnya beberapa politikus dari PKS,PAN dan Demokrat juga meminta agar anggaran untuk kartu prakerja dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang terus mewabah di Indonesia.
Diketahui, Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang di-PHK. (jpg)