Kamis, 23 April 2026

Begini Cara Wali Kota Batam Membidik Pembuang Limbah Minyak di Lautan Batam

Berita Terkait

batampos.co.id – Limbah minyak yang kerap mencemari destinasi wisata di Kota Batam, membuat Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengambil langkah pencengahan seperti yang dilakukan negara tetangga, Singapura.

Dalam konferensi video bersama Pemerintah Pusat, keberadaan limbah minyak ini menjadi salah satu yang dibahas untuk dilakukan penindakan.

“Negara tetangga (Singapura) sudah melakukan itu,” kata Rudi, Jumat (8/5/2020).

Ia menjelaskan, salah satu cara penanganan limbah minyak ini dengan mengambil sampel di setiap kapal yang labuh jangkar dan menyegel tempat limbah minyak yang mencemari lautan.

“Kalau ada segel rusak langsung ditindak. Kalau ada limbah oli di laut langsung diuji sampel. Kalau cocok dengan yang sudah didata langsung ditindak,” ujarnya.

Rudi mengatakan, selama ini penindakan pembuang limbah minyak di laut internasional sulit ditindak.

Limbah minyak hitam mencemari perairan Belakangpadang. Foto diambil Minggu (17/11/2019) lalu. Foto: Yudhi Admajianto untuk Batam Pos

Namun dengan merujuk cara Singapura, ia optimistis masalah yang datang setiap tahun itu bisa diselesaikan.

“Ini artinya bisa kita tindak. Ini juga upaya pencegahan agar destinasi wisata di Batam tak lagi terganggu kedatangan limbah yang mencemari pantai ini,” katanya.

Limbah minyak kerap mencemari sejumlah wilayah di Kepri, termasuk KOta Batam. Tahun lalu limbah minyak tidak hanya mengotori pantai kawasan Nongsa, tapi juga dibuang dan mencemari Pulau Air Raja, Galang. Pencemaran limbah ini mencapai 37,23 meter kubik atau sebanyak 186 drum.

DLH Batam sudah melaporkan kejadian ini ke Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu ia juga sudah menyurati Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meminta bantuan dana pembersihan limbah.

Adapun pencemaran limbah minyak tersebut merupakan musiman terjadi di Kota Batam. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah di tingkat pusat dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.(*/esa)

Update