batampos.co.id – Pemerintah berupaya agar bantuan bagi warga yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak tumpang tindih. Dibutuhkan koordinasi antara pusat dan daerah terkait penyaluran bantuan ini.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan bersinergi dengan Pemda DKI Jakarta untuk mengalokasikan bantuan sosial (bansos). Caranya dengan sistem membagi zona perkecamatan antara bansos presiden dan Pemda DKI Jakarta.
”Agar tidak terjadi tumpang tindih, sudah disepakati antara Pak Wagub DKI dan Pak Mensos nanti dibagi per zona kecamatan. Jadi ada kecamatan tertentu yang menerima jatah dari DKI dan ada kecamatan yang lain akan menerima jatah dari Kemensos. Sehingga semua bisa lancar,” ujar Muhadjir di Jakarta, Minggu (10/5).
Upaya tersebut, kata Muhadjir, mulai dilaksanakan seIndonesia, termasuk DKI pada pekan ke-3 bulan ini. Dia mengatakan, antara pihak Kemensos dan Pemda DKI telah menyepakati sistem pembagian tersebut. ”Sudah ada kesepakatan antara Kemensos dan Pemda DKI tentang pembagian zona sekaligus kuota masing-masing. Jadi nanti sembako dari DKI itu akan diberikan kepada sekitar 800 ribuan KPM sedangkan banpres dari kemensos itu sejumlah 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM),” ujarnya.
Tidak hanya DKI Jakarta yang telah menerima banpres namun juga wilayah Bodetabek telah menerima banpres sejak Minggu kemarin. Saat ini yang telah tersalur adalah Kota Tangerang, Tangsel, dan Bekasi. Progres penyaluran di Bodetabek per kemarin pukul 12.00 WIB mencapai 7,12 persen dari 516.407 KPM.
Ditemui kemarin, Muhadjir melakukan kunjungan lapangan di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur. Kunjungan dilakukan guna memastikan penyaluran bansos dari Presiden RI (Banpres) untuk tahap II di wilayah DKI Jakarta. Jenis bantuan untuk program bansos presiden tahap II berupa beras 25 kg yang berasal dari Bulog. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, per kemarin pukul 12.00 WIB, penyaluran tahap II sudah mencapai 19,7 persen atau sebanyak 185.024 KPM dari total 940.012 KPM.
Di sisi lain, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, pemerintah memiliki lima prioritas pembangunan. Meliputi pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Setelah ada wabah Covid-19, dia mengatakan pemerintah mengubah fokus pembangunan itu.
Ma’ruf menuturkan, dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia maupun dunia, pemerintah harus melakukan perubahan atau refocusing pembangunan. ’’Fokusnya kita ubah dulu. Yaitu dalam rangka menanggulangai Corona ini, Covid-19 ini dari berbagai sektornya,’’ katanya ketika mengisi acara Pesantren Ramadan Online Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2020 secara streaming, Minggu (10/5) kemarin.
Dia menjelaskan, penanganan Covid-19 itu, pemerintah memiliki tiga fokus utama. Yaitu melakukan tes secara massif dan agresif, perawatan dan pengobatan yang intensif, serta penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ini diambil pemerintah untuk mencegah bahaya yang timbul di masyarakat.
Sementara proses pemulihan, Ma’ruf menjelaskan pemerintah telah memiliki sejumlah program. Tujuannya supaya Indonesia bisa kembali stabil. Upaya pemulihan diantaranya penguatan sektor usaha. Kemudian pemenuhan hajat hidup kelompok miskin. Program lainnya adalah pemberdayaan untuk kembali memperkecil jumlah kelompok miskin di Indonesia.
’’Nanti tentu ada tekanantekanan terutama pada sektorsektor yang terdampak sangat dalam,’’ jelasnya.
Misalnya sektor ekonomi, termasuk kelompok usaha. Baik itu usaha menengah besar (UMB) atau usaha mikro kecil (UMK). Menurut Ma’ruf sektor ekonomi itu harus mendapatkan perhatian untuk pemulihan kembali suasana keekonomian di masa yang akan datang. Dia menegaskan, upaya yang diambil pemerintah dilakukan dengan mengutamakan kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.(jpg)