batampos.co.id – Program kartu prakerja masih dinilai tidak tepat sasaran. Sorotan terus datang dari Senayan. Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai ada ruang gelap dalam program tersebut.
Dari sisi transparansi, misalnya, tidak ada indikator yang jelas tentang kriteria kelulusan. Proses tersebut dinilai rawan manipulasi. ”Yang menentukan kelulusan siapa. Ini seperti kejahatan di ruang gelap,” katanya.
Dia sepakat bahwa pelatihan kartu prakerja tidak relevan di tengah pandemi seperti saat ini. Dia lebih sepakat kalau anggaran tersebut digeser untuk jaring pengaman sosial. Dengan begitu, dana bisa diterima langsung oleh rakyat yang bersangkutan. ”Hasilnya lebih nyata karena rakyat butuh makan untuk hari ini,” tegas Cucun.
Anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menilai kartu prakerja adalah titik rawan penyelewengan anggaran. Salah satu indikasinya, kata dia, program itu membuat pelaksana meraup keuntungan yang terlampau besar.
Dia membeberkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pernah menaksir keuntungan kartu prakerja mencapai 20 persen dari anggaran. Itu setara dengan Rp 1,12 triliun.
Bahkan, lembaga riset independen Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut potensi keuntungan para vendor mencapai Rp 3,7 triliun. Dengan alasan itu, pihaknya mendorong KPK hadir untuk melakukan pencegahan. ”Ini betul-betul rawan. Kami minta KPK awasi ini,” imbuhnya.
PAN juga mengkritisi program tersebut. Anggota Fraksi PAN Saleh Partonan Daulay menyebut program itu terkesan menghamburkan anggaran. Sebab, materi pelatihan tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Dia setuju, sudah sepatutnya program kartu prakerja dievaluasi.(jpg)