batampos.co.id – Pemko Batam memulai pembagian sembako tahap dua hari ini. Tim akan memulai di Kecamatan Sekupang.
Adapun total yang dibagi di kecamatan ini yakni 1.103 paket.
”Dimulai dulu untuk tiga kelurahan, Tanjungpinggir, Seiharapan dan Tiban Kampung,” kata Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam, Hasyimah, Minggu (10/5/2020).
Ia menyebutkan, pembagian akan mengedepankan physical distancing sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.
Ia menyebutkan, hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan saat pembagian.
”Sembako akan sampai ke RT RW lalu diserahkan ke warganya. Nanti door to door pak RT-nya,” ucapnya.
Pendistribusian sembako tahap dua mulai Senin (11/5/2020) ini pertama kali diungkap Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Adapun per paket berisi 10 kilogram (kg) beras, 3 liter minyak goreng serta satu dus mi instan.
”Tahap dua ini total (se-Batam) yang dibagikan jumlahnya 284.223 paket. Kami berharap ini dapat meringankan beban masyarakat,” kata Rudi di Engkuputri Batam, Rabu (6/5/2020) lalu.
Menurut dia, jika masih ada warga tidak mampu atau terdampak Covid-19 secara ekonomi belum terdaftar dapat melaporkan ke RT RW atau lurah setempat.
Rudi meminta kepada RT RW dapat melayani warga yang belum terdaftar bahkan yang bukan ber-KTP Batam sekalipun.
”KTP luar kami bantu juga. Lapor segera, kalau RT RW sibuk langsung ke lurah. Yang masalah ini, yang tak punya KTP ini perlu didudukan,” imbuhnya.
Kepada RT RW dan lurah, Rudi mengingatkan untuk memastikan data penerima bantuan ini tepat sasaran untuk yang membutuhkan.
”Yang tahu persis di lapangan adalah RT RW dan lurah, yang
tahu nama-nama penerima mereka. Saya hanya menandatangani jumlah penerima berdasarkan data dari lurah dan camat,” ucap dia.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Batam, Udin P Sihaloho meminta kepada Pemko untuk menyampaikan secara transparan kepada masyarakat mengenai sumber bantuan dari paket sembako tersebut.
Hal ini guna menghindari ada tumpang tindih kepentingan dan hal yang tidak diinginkan.
”Sejak awal sudah saya ingatkan, bantuan yang diberikan dari APBD, APBN atau dari pengusaha harus disampaikan secara transparan,” jelasnya.
Sehingga lanjutnya, masyarakat penerima bantuan ini juga bisa menunjukkan apresiasi di tengah kesulitan.
Sehingga ke depannya jangan sampai ada warga yang datang
dan menuntut karena belum mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah maupun pengusaha.
Sementara ia sudah menerima bantuan tersebut sebelumnya.
”Yang tahu sembako yang disalurkan itu Pemko, dari mana? Apakah dari yang Rp 17 miliar atau beras donasi. Kami di dewan juga belum ada pembahasan soal anggaran Covid-19 yang menggunakan dana negara,” tuturnya.
Ia menambahkan, dalam pembagian sembako tersebut, mengusulkan ada jeda waktu antara pembagian sembako yang berasal dari APBD atau dari pengusaha.
Hal ini karena lebih mengedepankan transparansi.
”Contohnya, ada bantuan dari Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD di bulan Mei, maka bantuan dari pengusaha harusnya dilakukan dalam 2-3 minggu kemudian. Sehingga ada jarak waktu,” imbuhnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto meminta pemerintah untuk transparan mengenai bantuan ke masyarakat terdampak pandemi virus corona, baik yang dari APBD juga yang bantuan dari instansi lain atau pengusaha termasuk dari luar negeri.
Khusus sembako, lanjut Budi, data penerima bantuan sampai sekarang Komisi 1 setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan camat dua minggu lalu meminta data baik yang sudah tersalurkan dan gelombang berikut akan disampaikan ke Komisi 1.
”Tapi sampai sekarang belum jelas bahkan kami sudah berikan surat untuk segera diserahkan data-data tersebut. Ini saya rasa sepertinya ada indikasi ketidaktransparan,” paparnya.
“Jangan-jangan data-datanya tidak ada atau amburadul dan tumpang tindih. Ini yang kami khawatirkan. Jangan sampai bantuan itu salah sasaran dan disalahgunakan untuk kepentingan politik,” ujarnya.(iza,gie/gas)