batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, memutuskan meniadakan kegiatan rapid test di Bandara Hang Nadim untuk menghindari simpang siurnya isu yang mengiringi kegiatan ini.
“Hentikan, yang bersangkutan (calon penumpang, red) tes masing-masing saja di rumah sakit swasta atau pemerintah, puskesmas ataupun klinik. Berapa bayar di situlah tahu
sendiri. Itu urusan masing-masing, kami tidak masuk pada ranah itu,” ucap Rudi, Rabu (13/5/2020).
Setelah menghubungi Direktur Bubu Hang Nadim, Suwarso, Rudi menyebutkan cikal bakal protes tentang rapid test berbayar di Hang Nadim berawal dari seorang penumpang yang diminta memperbarui hasil rapid test-nya karena sudah kedaluwarsa.
“Oleh Suwarso mengambil inisiatif membantu. Dia minta RSBP, tak mungkin kan urus itu? Karena tidak ada yang mau, dia coba telepon yang ia kenal, maka ikutlah klinik, apa namanya. Nah, namanya swasta mana ada gratis,” kata Rudi.
Ia mengaku, tidak mendapat laporan perihal ini. Suwarso hanya meminta izin kepada Syahril Japarin, Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi menyebutkan, aktivitas rapid di bandara sempat didatangi saber pungli.
Ia menyebutkan, layanan rapid test yang selama ini gratis hanya untuk program ODP dan PDP penyisiran oleh pemerintah.
Sedangkan untuk keperluan penerbangan pemerintah tidak menanggungnya. Kepala KKP Batam, Achmad Fachrany, menyebutkan, masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan rapid test untuk memenuhi persyaratan penerbangan itu sifatnya mandiri.
Dalam arti bisa mencari ke RS/klinik resmi mana saja yang menyediakan pelayanan pemeriksaan rapid test.
“Kalau ke klinik/RS swasta tentunya berbayar, kalau ke RS pemerintah saya tidak tahu,” pungkasnya.(iza)