batampos.co.id – Brosur terkait Bantuan Sosial Tunai di Kota Batam yang anggarannya murni dari APBN di Batam jadi polemik. Pasalnya brosur yang harusnya tak disertakan logo atau foto pasangan kandidat Pilwako Batam, faktanya brosur tersebut terpampang foto Walikota dan Wakil Walikota Batam.
Hal tersebut membuat sejumlah anggota DPRD Batam mengkritik brosur yang sarat politisasi. Salah satunya Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Tumbur M Sihaloho.
“Program BST itu kan murni dari pusat yang disalurkan melalui bank dan kantor pos. Nyatanya di Batam Walikota dan Wakil Walikota Batam memanfaatkan hal itu untuk mensosialisasikan diri melalui penyertaan foto di brosur BST,” ujar Tumbur, Jumat (15/5) siang.
Tumbur meminta Walikota Batam tidak mengabaikan keberadaan pemerintah pusat, dalam hal ini Mensos dan Presiden atas program BST tersebut. Sebab di brosur tersebut tercetak jelas foto Walikota Batam Rudi dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad. Sementara program tersebut merupakan program pusat untuk masyarakat.
“Jangan karena punya kewenangan, kepala daerah seenaknya mengklaim program dari pemerintah pusat. Karena itu ada aturannya, ada undang-undang yang melarangnya. Bahkan KPK juga melarang bantuan pusat dijadikan komoditas politis kepala daerah,” tegasnya.
Hal senada juga ditegaskan Ketua Komisi I Budi Mardianto. Ia menyayangkan BST yang notabene bantuan murni dari pusat, dijadikan komoditi politis di Batam dengan pencantuman foto Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam. (gas)