batampos.co.id – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah sah menjadi Undang-Undang. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang lanjutan gugatan Perppu 1/2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tercantum dalam lembaran negara Tahun 2020 Nomor 134, tambahan lembaran negara Nomor 6516 dan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,” kata Sri Mulyani di ruang sidang MK, Rabu (20/5).

Sri Mulyani menjelaskan, di dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa sidang III tahun sidang 2019-2020 pada 12 Mei kemarin, DPR telah memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang. Menurutnya, tak lama kemudian pemerintah pun langsung memasukkan Perppu 1/2020 ke dalam lembaran negara Tahun 2020 Nomor 134, tambahan lembaran negara Nomor 6516. Kini Perppu penanganan Covid-19 itu telah sah menjadi Undang-Undang.

“Pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemic Corona Disesas 2019 (Covid-19),” jelas Sri Mulyani.

Mendengar pernyataan Sri Mulyani, Ketua MK Anwar Usman pun menyatakan bahwa Perppu 1/2020 telah sah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. “Jadi sudah jelas, Perppu itu sudah menjadi UU,” ucap Anwar.

Anwar menyampaikan pihaknya akan melakukan rapat permusyawaratan hakim terlebih dulu. Karena, jika telah sah diundangkan maka obyek gugatan yang dilayangkan oleh beberapa pihak tempo hari lalu terancam gugur.

“Bagaimana kelanjutan dari permonan ini, baik pemohon nomor 23 maupun pemohon nomor 24 termasuk kuasa presiden tinggal menunggu surat pemberitahuan dari mahkamah, melalui kepaniteraan,” tukas Anwar.

Sebelumnya, gugatan Perppu 1/2020 tentang penanganan Covid-19 digugat oleh perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 diajukan mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.

Permohonan kedua dengan perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 diajukan perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA. Kemudian satu perkara lainnya dimohonkan oleh Damai Hari Lubis yang langsung diregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XVIII/2020.

Dalam gugatannya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mempersoalkan Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020, tertulis bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Perppu mengenai pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara. Ayat 2 pasal itu memberikan imunitas bagi pejabat pemerintah pelaksana Perppu.

Bahkan, Ayat 3 berbunyi segala tindakan yang diambil berdasarkan Perppu bukanlah obyek gugatan yang bisa diajukan ke pengadilan. Dia khawatir, skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bakal terulang jika adanya imunitas bagi pemerintah selaku pelaksana Perppu

Boyamin menilai, pemerintah memberikan contoh tidak baik karena tidak percaya kepada proses hukum. MAKI meyakini gugatan tersebut akan dikabulkan MK. “Kami yakin gugatan akan dikabulkan MK,” tegas Boyamin, Rabu (13/5).(jpg)