batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah untuk hati-hati menerapkan kebijakan new normal. Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan rencana pemerintah melaksanakan protokol tatanan normal baru atau new normal perlu dipastikan terlebih dahulu berbagai rinciannya.
“Jangan sampai teknis protokol-nya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” tegas Puan kepada wartawan, Kamis (28/5).
Menurut Puan, sebab protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing.
WHO sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus Korona; kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.
Selain itu, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan. Transparansi data menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemic Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan.
“Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” katanya.
Di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika baru tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Korona.
“Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan,” ungkapnya.
“Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga,” tambahnya.
Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.
Jokowi menyebut akan mengerahkan ratusan ribu aparat TNI/Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI/Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata.(jpg)