batampos.co.id – Pemerintah Arab Saudi hingga kemarin belum memutuskan apakah haji tahun ini tetap diselenggarakan atau tidak. Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) memilih membatalkan pemberangkatan calon jamaah haji (CJH).

Ada dua alasannya. Yakni, keselamatan jamaah dan waktu persiapan yang mepet. Beberapa pihak mengapresiasi keputusan tersebut. Namun, ada juga yang memberikan catatan khusus.

Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menyatakan, keputusan yang disampaikan Menag Fachrul Razi itu memang bijak, tetapi tidak ideal. Sebab, pembatalan diputuskan sepihak oleh Indonesia. ’’Idealnya, kedua negara memutuskan. Pemerintah Saudi selaku tuan rumah menyampaikan haji tahun ini tidak diselenggarakan, kemudian diikuti kebijakan pemerintah Indonesia,’’ jelasnya.

Meskipun begitu, dia mengatakan, secara regulasi dan kedaulatan, Indonesia memiliki kewenangan mutlak untuk mengirim atau tidak jamaah haji. Tanpa harus menunggu keputusan Saudi selaku tuan rumah.

Dadi melanjutkan, pembatalan haji itu juga tidak ideal secara internal. Alasannya, pembatalan tersebut tertuang dalam keputusan menteri agama (KMA). Kemenag seharusnya membahas pembatalan itu bersama DPR. Karena itu, wajar ada suara negatif dari DPR. Sebab, mereka merasa tidak dilibatkan. ’’Untuk urusan sepenting ini, urusan regulasi harusnya tanpa celah,’’ katanya.

Kalangan DPR memang memprotes pembatalan haji tahun ini. ’’Ini keputusan sepihak menteri agama,’’ tegas Ketua Komisi VIII Yandri Susanto kemarin. Berdasar perundang-undangan, tegas dia, seharusnya segala kebijakan yang berhubungan dengan haji dan umrah diputuskan pemerintah bersama DPR. Mulai besaran biaya haji, setoran dari calon jamaah, hingga jadwal keberangkatan dan pemulangan haji. Hal itu sesuai dengan UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. ’’Sebab, ini menyangkut ratusan ribu calon jamaah serta konsekuensi dana haji yang telah dibayarkan,’’ paparnya.

Dia menuding Menag gegabah. Bahkan, dia menyebut menteri berlatar belakang militer itu tidak memahami undang-undang. ’’Saya nggak tahu Pak Menteri ini ngerti nggak tata aturan bernegara,’’ tegasnya.

Apalagi, sambung Yandri, Indonesia belum mendapat kepastian dari Saudi soal pemberangkatan calon jamaah haji. ’’Bagaimana seandainya minggu depan Arab Saudi tiba-tiba membolehkan jamaah haji berangkat. Bagaimana nasib jamaah kita?’’ ucap politikus PAN itu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahim Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur berharap Kemenag mengundang para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Tujuannya adalah membahas mitigasi persoalan yang timbul akibat pembatalan haji.

Menurut Fuad, banyak travel haji khusus yang teken kontrak dengan layanan haji di Arab Saudi lebih dari setahun. ’’Kontraknya tidak 1–2 tahun, tetapi jangka waktu panjang. Bahkan ada yang sudah kontrak 5–10 tahun,’’ kata Fuad.

Saat ini mereka memang belum menghitung kerugian. Sebab, untuk mengetahuinya, harus dihitung biaya yang sudah dikeluarkan setiap travel.(jpg)