batampos.co.id – Membengkaknya tagihan listrik bulan Juni ini yang menjadi keluhan sebagian besar masyarakat Batam membuat beberapa pihak angkat bicara dan mengkritik manajemen Bright PLN Batam. Salah satunya anggota DPD RI dapil Provinsi Kepri, Haripinto Tanusudibyo.
Menurutnya Bright PLN Batam harusnya lebih aktif meminta bantuan ke PLN Persero. Karena PLN Persero sebagai induk Bright PLN Batam baru saja mendapatkan suntikan dana Rp 48 triliun dari pemerintah pusat.
“Suntikan dana puluhan triliun dari pusat itu untuk membantu program pusat yakni pemberian subsidi listrik ke masyarakat. Makanya itu harus bisa diupayakan oleh Bright PLN Batam dengan meminta bantuan ke PLN Persero,” ujar Haripinto, Senin (8/6).
Bright PLN Batam sendiri, lanjut Haripinto, merupakan bagian dari PLN Persero. Sebab saham sebesar 99 persen lebih Bright PLN Batam sendiri merupakan saham yang dimiliki PLN Persero. Sehingga hal tersebut tak bisa dijadikan alasan PLN Persero tak bisa membantu Bright PLN Batam.
“Ini masalah etika sih sebenarnya, program bantuan pemerintah itu ada untuk PLN Batam, karena merupakan anak perusahaan PLN Persero. Berikan kemudahan supaya masyarakat yang tak mampu atas lonjakan kenaikan tagihan listriknya bisa dibantu,” terangnya.
Menurut Haripinto, PLN sendiri tak hanya membantu warga yang listriknya berdaya 900 ampere ke bawah saja. Hal itu sudah disampaikan ke Menkeu. Makanya Bright PLN Batam diminta lebih proaktif meminta bantuan ke PLN Persero.
“Harusnya Bright PLN Batam untuk pemberian bantuan ke masyarakat terkait tagihan listrik tidak hanya berdasarkan daya atau ampere saja. Karena masyarakat yang terdampak Covid-19 ini bukan dari kalangan bawah saja, tapi semuanya merasakan dan terpukul. Usaha mikro sekarang ini banyak terdampak bahkan banyak yang kolaps atau tutup, ini juga harus dibantu. Karena sekarang ini banyak masyarakat yang tak mampu bayar tagihan listrik,” katanya mengakhiri. (gas)