batampos.co.id – Pemerintah mulai menerapkan new normal. Hal ini ditandai dengan penghentian kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah dan diikuti pencabutan larangan mudik dengan membuka kembali akses keluar masuk ibu kota.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal. Karena itu perlu menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.
“Perencanaan dan pentahapan ini harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang masih menghadapi Covid-19. Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai,” ujar Netty kepada wartawan, Senin (8/6).
Netty juga mengatakan, pada 6 Juni 2020 terjadi rekor penambahan kasus baru sebanyak 993 kasus. Tambahan terbanyak dari Jawa Timur, Jakarta dan Papua. Sehingga kebijakan new normal yang bakal dilakukan pemerintah jangan sampai malah mengorbankan rakyat.
“Badai pandemi masih terus mengintai semua orang. Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat Covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat,” ungkapnya.
Melihat pelonggaran demi pelonggaran dilegalkan oleh pemerintah dan masyarakat yang mulai kembali beraktivitas, Netty berpesan, jangan biarkan perjuangan tenaga medis menjadi sia-sia dalam pemberlakukan new normal tersebut. Masyarakat perlu terus dikontrol untuk bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Jangan sampai perjuangan keras pemerintah pusat dan daerah, dokter, tenaga kesehatan dan masyarakat selama ini berlalu dengan percuma dan sia-sia. Akhirnya kelalaian ini membuat kita kerja dua kali dan membawa kita kembali ke kondisi awal pandemi ini menghantam Indonesia,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.
Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata.(jpg)