batampos.co.id – Keinginan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batam untuk mendorong pelaku UMKM beralih menggunakan sistem online atau pasar online mendapat dukungan dari anggota DPRD Batam Komisi II, Sahat Tambunan.
Namun dorongan itu hanya bersifat lisan saja tanpa didukung fasilitas dan anggaran yang memadai, hal itu akan sangat sulit diwujudkan atau diimplementasikan.
Perubahan dari pola konvensional menuju digital seperti pasar menurut Sahat, menjadi keniscayaan di masa pandemik Covid-19 ini tanpa didukung fasilitas sistem online seperti ketersediaan internet di pasar-pasar.
“Kami dari Komisi II DPRD Batam meminta Pemko Batam menghadirkan kemudahan bagi pelaku UMKM seperti pedagang di pasar-pasar tradisional, sediakan tiap pasar itu fasilitas internet. Pelaku UMKM seperti pedagang pasar misalnya, juga harus dibimbing dan dibina agar bisa beralih ke sistem online dalam menjalankan usahanya atau berdagang,” ujar politikus dari Partai Demokrat Batam ini, Jumat (12/6) pagi.
Terkait adanya anggaran yang digelontorkan oleh pusat sebesar Rp 150 triliun untuk memulihkan sektor UMKM, Sahat berharap apabila sudah sampai ke daerah, bisa didistribusikan dengan cermat dan harus tepat sasaran.
“Kami mendukung pendataan UMKM di Batam yang dilakukan oleh Dinas KUKM Batam, meski saat ini kami belum dapat datanya karena masih berjalan. Hal tersebut akan membantu UMKM yang terdampak Covid-19,” terang Sahat.
Sementara anggota Komisi II DPRD Batam lainnya, Mulia Rindo Purba menegaskan, untuk memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak Covid-19 di Batam ini, khususnya di sektor pelaku UMKM, Pemko Batam harus segera mereorientasi dan merefocusing anggaran atau APBD yang ada.
“Mereorientasi APBD atau merefocusing APBD itu misalnya seperti mengubah postur anggaran khusus untuk Dinas KUKM agar bisa digunakan untuk memulihkan sektor UMKM yang muaranya nanti pada peningkatan produksi KUKM sendiri,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Saat ini, lanjut Rindo, anggaran untuk Dinas KUKM Batam kurang dari Rp 3 miliar, lebih kecil dari refocusing untuk penangangan Covid-19. Hal tersebut dinilai tak sejalan dengan harapan besar dan keinginan untuk memulihkan sektor perekonomian daerah.
“Pemerintah daerah harus segera mendorong peningkatan produksi, bukan justru memperbesar tantangan bagi UMKM dengan menginstruksikan impor. Memang benar impor lebih murah seperti misalnya lele, namun efeknya itu bisa memukul UMKM,” terangnya.
Rindo mendorong Pemko Batam agar segera memperbaiki sistem pendataan UMKM yang dinilainya masih belum mumpuni. Bank data yang tidak maksimal ini, membuat program-program yang ada selama ini menjadi tidak maksimal.
Dengan beresnya sistem pendataan kedepannya, Rindo meyakini akan ada perubahan. Apalagi dengan kebijakan yang berorientasi penuh pada peningkatan kinerja UMKM.(gas)