batampos.co.id – Juru Bicara Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Hafidz Muftisany memaparkan, hasil survei nasional lembaganya mengungkapkan tingginya angka ketidakpuasan masayarakat terhadap pemerintah. Terutama dalam kaitannya penanganan Covid-19.

Hafidz menyebutkan ketidakpuasan responden paling banyak ditujukan untuk pemerintah pusat sebesar 74,65 persen. Sementara yang puas hanya 25,35 persen. Untuk pemerintah provinsi 58,33 persen dan yang puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi 41,67 persen. Termasuk untuk kabupaten dan kota, sebagian besar responden (58,67 persen) tidak puas dan yang puas hanya 41,33 persen.

“Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah level pusat, provinsi dan kota dan kabupaten di atas 50 persen. Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antarinstansi dan kurang terbuka dari sisi informasi,” papar Hafidz dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7).

Hafidz juga menyebut, fakta angka Covid-19 yang terus naik dan belum mencapai puncak kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan terakhir presiden yang kecewa penanganan Covid-19 oleh kabinet memvalidasi ada permasalahan dalam pengelolaan bencana nasional ini.

“Pemerintah punya instrumen yang besar seperti status bencana nasional dan Perppu No 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 seharusnya memberikan keleluasaan pemerintah untuk bergerak melakukan banyak hal. Namun, publik menangkap ada catatan dalam pengelolaan krisis ini oleh pemerintah,” katanya.

Sementara Direktur Eksekutif InMind Institute Yon Mahmudi mengatakan, secara umum tidak ada negara yang siap menghadapi Pandemi Covid-19. Sehingga wajar ada tren penurunan kepuasan publik terhadap penanganan pandemi ini.

Yon juga menuturkan, Indonesia memilih strategi kebijakan yang tanggung antara sikap tegas seperti memberlakukan lockdown total dan sikap santai dalam menghadapi Covid-19. Ketidakselarasan ini yang menyebabkan kepuasan publik terhadap Pemerintah menurun.

“Tidak diserahkannya penanganan Covid-19 ke otoritas kesehatan seperti halnya negara lain kemudian membuat penanganan Covid dipandang tidak fokus dalam indikator kesehatan sebagai indikator utama penanganan Covid-19,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, survei dilakukan pada 20-27 Mei 2020 melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.(jpg)