batampos.co.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar surat izin keluar masuk (SIKM) wilayah Jakarta dihapus. Budi menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (1/7).

“SIKM ini memang kewenangan dari Pemprov DKI. Saya sudah memberikan catatan kepada Gugus Tugas agar itu sekalian ditiadakan saja,” katanya dilansir dari Antara, Kamis (2/7).

Menurut Budi, syarat SIKM tidak terlalu efektif untuk menahan mobilitas orang keluar atau masuk Jakarta. Pasalnya, SIKM tidak diwajibkan bagi penumpang angkutan umum.

SIKM hanya diwajibkan bagi penumpang angkutan udara, kereta api, dan bus AKAP. “Karena memang percuma udara, kereta api, bus (berlaku SIKM) tetapi darat tidak dilakukan, saya sudah sampaikan,” katanya.

SIKM adalah surat yang diberikan kepada setiap orang untuk dapat melakukan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan pengendalian untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. SIKM berlaku selama Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 belum dicabut, sehingga saat ini syarat kepemilikan SIKM masih berlaku.

Masyarakat wajib mengantongi SIKM jika melakukan perjalanan keluar dan masuk Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan daerah di luar Jabodetabek. SIKM juga harus dikantongi bagi mereka yang melakukan perjalanan masuk Provinsi DKI Jakarta dengan asal perjalanan dari daerah di luar Jabodetabek.

Ketentuan penerbitan SIKM, di antaranya wajib memiliki hasil tes Corona Likelihood Metric (CLM) dengan status aman bepergian. Penerbitan dilakukan dalam 1 hari kerja sejak pengisian formulir dinyatakan lengkap secara daring.

Berikutnya, anak yang belum memiliki KTP mengikuti SIKM orang tua atau salah satu anggota keluarga. Penerbitan SIKM atas nama perorangan, dan masa berlakunya mengikuti masa aktif CLM (tujuh hari). Jika masa berlaku SIKM habis, pemilik SIKM cukup melakukan aktivasi atau pembaruan data CLM.(jpg)