Jumat, 29 Maret 2024

Bermodal Uang Besar, Dinasti Politik Masih Berjaya di Daerah

Berita Terkait

batampos.co.id – Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, gelaran Pilkada saat ini memungkinkan terbangunnya dinasti politik yang turun-menurun. Ini karena sistem politik yang masih bersifat koruptif.

Hal ini menanggapi ditetapkannya Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek Ungaria. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang menjadi tersangka usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/7) malam.

“Sistem gaya bebas (liberal) mendorong mereka yang bermodal tebal lolos sebagai pemimpin daerah meski dengan pengalaman nol besar. Karena itulah kemampuannya tidak terasah, sehingga hanya satu cara yang bisa ditempuh dengan modal uang yang besar,” kata Fickar dilansir dari JawaPos.com, Senin (6/7).

Fickar memandang, program daerah dengan budaya tersebut, sangat kental dengan praktik koruptif. Sehingga masyarakat harus lebih cerdas menyikapi perhelatan Pilkada.

“Program-program daerah yang koruptip yang ditunggangi kepentingan para petahana. Ini artinya kunci ada pada masyarakat yang mempunyai hak pilih,” beber Fickar.

Fickar mengharapkan, kesadaran masyarakat dapat lebih tinggi lagi dalam menentukan pemimpin yang berkualitas. Sehingga tidak mudah memilih calon pemimpin yang hanya bermodalkan uang besar.

“Dengan kesadaran itu bisa terpilih pimpinan yang baik, yang care terhadap masyarakatnya dan yang tidak korupsi. Jadi kuncinya ada pada rakyat, pemilih,” tegas Fickar.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengharapkan, kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemkab Kutai Timur (Kutim) menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Dalam kasus tersebut, KPK diketahui telah menjerat tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Kutim, Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri.

“Mengenai dua tersangka ini suami istri, satunya menjabat bupati dan satunya ketua DPRD. Kami serahkan kepada masyarakat untuk menilai dan kemudian mengambil pelajaran dari situ,” kata Nawawi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7) malam.

Nawawi menyampaikan hal tersebut karena, jabatan Bupati dan Ketua DPRD yang disandang Ismunandar dan Encek merupakan hasil dari pilihan masyarakat. Nawawi berharap masyarakat tak salah memilih pemimpin dalam Pilkada 2020 serentak yang bakal digelar Desember mendatang.

“Baik jabatan bupati maupun jabatan sebagai ketua DPRD itu hasil dari pilihan masyarakat itu. Jadi silakan masyarakat mengambil pembelajaran dari sisi ini,” tandas Nawawi.(jpg)

Update