batampos.co.id – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau meneriman enam laporan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari, melalui pernyataan tertulisnya, mengatakan, sampai dengan Sabtu (4/7/2020) pihaknya menerima 6 laporan masyarakat dan 2 konsultasi dari orangtua peserta didik.

“Adapun laporan terdiri atas 3 laporan peserta didik melalui jalur prestasi di SMA Negeri 3 Batam, 1 Laporan terkait permasalahan domisili di SMA Negeri 8 Batam, 2 laporan terkait sistem zonasi di tingkat pendidikan SMA dan SMP yang mengakibatkan calon peserta didik tidak dapat masuk ke sekolah pilihan pertama,” katanya.

Ia menjelaskan, terkait dua konsultasi orangtua mengenai penerapan sistem zonasi yang dirasa merugikan para siswa.

“Ada siswa yang masuk (sistem zonasi,red) namun ditolak dikarenakan radius sekolah pilihan pertama masih dirasa dekat, namun kalah bersaing dengan calon siswa yang lebih dekat dengan sekolah,” paparnya.

Sementara untuk jalur prestasi, pihaknya menilai bahwa penetapan prestasi non akademik yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu membatasi perolehan prestasi dari kejuaraan yang bersifat berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi sampai dengan Nasional dan Internasional, bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 dimana tidak dijelaskan adanya tingkatan perlombaan dengan berjenjang.

Ilustrasi Orangtua siswa mencari informasi PPDB SMA di Kantor Sekretariat Pengawas SMA/SMK Kota Batam di Sekupang, tahun lalu. Foto: Yulitavia/batampos.co.id

Lagat menjelaskan, penerapan zonasi memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat dengan menghilangkan cap sekolah favorit dan stigma lain.

Kata dia, penerapan sistem PPDB dengan sistem zonasi di Kota Batam tidak berimbang antara anak usia sekolah dengan jumlah sekolah negeri. Serta sarana dan prasarana yang ada.

“Beberapa temuan pasca PPDB sebelumnya bahwa ketersediaan ruang kelas yang mengalihfungsikan laboratorium fisika dan biologi menjadi ruang kelas, tenaga guru yang terbatas dan penerapan 2 shift jam sekolah (pagi dan siang,red),” tuturnya.

Kata dia, dengan sistem zonasi yang diterapkan ini dapat memberikan kesempatan yang baik untuk sekolah swasta untuk dapat menampung anak usia didik di Kota Batam.

Terkait pembiayaaan yang cukup mahal lanjutnya, Dinas Pendidikan seharusnya memberikan solusi dengan menganggarkan dana Bantuan Operasional Daerah Sekolah yang bersumber dari dana Pemerintah Daerah.

“Kami mengingatkan kembali komitmen yang sudah disampaikan oleh setiap Kepala Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten dan Provinsi Kepulauan Riau untuk berkomitmenn melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat TK, SD, SMP dan SMA,” paparnya.

“Dan tetap menerima siswa sesuai dengan rencana daya tampung yang telah ditetapkan dan tidak ada penambahan rombongan belajar pasca seleksi dan pengumuman PPDB 2020,” ujarnya lagi.(*/esa)