batampos.co.id – Keputusan Pemko Batam menampung seluruh siswa yang tak lolos PPDB online tahun ini menuai kritik. Kebijakan itu dinilai jauh dari kata ideal untuk kegiatan belajar di masing-masing kelas. Terlebih, sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud), idealnya satu kelas hanya diisi sebanyak 32 siswa untuk jenjang SMP.
Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri, mengatakan, solusi memaksakan untuk menampung semua siswa yang mendaftar ke sekolah negeri, maka hal itu juga bakal berimbas terhadap nasib sekolah swasta yang bakal kekurangan siswa.
”Mereka tentunya juga membutuhkan siswa untuk operasionalnya. Terutama untuk sekolah swasta yang bukan sekolah favorit,” ujar Ides.
Agar seluruh siswa bisa sekolah, menurut Ides, mestinya pemerintah memberikan bantuan ke sekolah swasta dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Dengan begitu, pihak sekolah bisa menekan biaya operasional sehingga pungutan bagi orangtua siswa juga berkurang.
”Karena jika dipaksakan ke sekolah negeri semua, tentu tidak akan baik juga proses belajar mengajarnya nanti. Dari pada terus membangun ruangan kelas baru, lebih baik dibantu dalam bentuk dana Bosda ini yang sekolah swasta,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman mengungkapkan, banyak siswa tak tertampung karena sebaran pendaftarannya yang tidak merata di setiap sekolah. Untuk itu, jika sekolah negeri tidak bisa memenuhi seluruh pendaftar karena terbatasnya daya tampung dan sebarannya juga tidak merata, maka solusinya hanya sekolah swasta, bukan memaksakan ke sekolah negeri.
”Kita ini banyak sekolah swasta dan sekolah swasta itu juga prestasinya bagus-bagus. Selama beberapa tahun ini, sejak membeludaknya pendaftaran di SD negeri atau SMP negeri, kualitas sekolah menjadi menurun,” katanya.(*/jpg)