batampos.co.id – Tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kekurangan siswa dan anehnya delapan sekolah lainnya di area tersebut justru kelebihan siswa.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, di Kecamatan Sagulung memiliki 11 SMP Negeri.
Ia menjelaskan, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, SMP Negeri di Kecamatan Sagulung secara keseluruhan memiliki daya tampung 2.592 siswa. Sementara pendaftar mencapai 2.992 siswa.
“Jadi, yang belum tertampung, ada 422 siswa yang mau masuk SMP Negeri,” ujar Rudi saat bertemu Wali Murid di SMP Negeri 9 Batam, Sagulung, Kamis (9/7/2020).
Namun, lanjutnya, ada tiga sekolah yang masih kekurangan siswa. Yakni SMP Negeri 44 Batam yang memiliki daya tampung 360 siswa sementara pendaftar hanya 225 siswa.
Kemudian SMP Negeri 59 Batam pendaftar hanya 79 siswa sementara daya tampung 144 siswa.
“Terakhir SMP Negeri 61 cuma ada 20 pendaftar, padahal daya tampungnya 108 siswa,” ujar Rudi.
Wali Kota Batam mengatakan, untuk menjawab kerisauan wali murid yang khawatir anak mereka tak masuk sekolah negeri, pihaknya menyepakati menambah rombongan belajar (rombel) dan menambah kelompok belajar.
Selain itu, sekolah yang pendaftarnya membeludak akan diarahkan ke sekolah yang sepi pendaftar.
“Sudah saya instruksikan ke Kadisdik (Hendri Arulan,red) dan Kepala Sekolah yang ada di Sagulung untuk mendudukan persoalan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kadisdik Batam, Hendri Arulan, mengatakan, berdasarkan instruksi Wali Kota, akan ada penambahan rombel dan kelompok belajar. Masing-masing sekolah akan menambah dua rombel.
“Dan jumlah kelompok belajar, dari 36 siswa menjadi 40 siswa,” ujarnya.
Jika ini diterapkan, kata dia, untuk wilayah Sagulung dari semula 72 rombel menjadi 82 rombel.
Kemudian, dari semula rencana daya tampung 2.592 siswa menjadi 3.280 siswa.
Tiap sekolah, kata dia, akan menambah rombel beragam dan paling banyak dua rombel.
“Yang SMP Negeri 61 (sekolah sepi pendaftar) dari dua rombel menjadi lima rombel dan daya tampungnya dari 108 menjadi 200 siswa,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai menjadi solusi jika orang tua memaksakan untuk menyekolahkan anak ke negeri.
Kebijakan Wali Kota ini pun mendapat respon positif dari wali murid.
Namun, beberapa di antaranya mengeluh karena lokasi sekolah yang sepi peminat berlokasi jauh dari tempat mereka tinggal.
“Secara keseluruhan, ini sangat membantu. Namun kami harus mengeluarkan ongkos lagi karena anak kami menuju ke sekolah jauh,” ujar Suratmi, salah seorang perwakilan wali murid.(*/esa)