batampos.co.id – Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk menjelaskan serapan anggaran kesehatan pada program penanganan virus Covid-19. Menurutnya, hal tersebut terkait dengan banyaknya pihak Rumah Sakit (RS) yang menyalahgunakan wewenang terhadap pasiennya.
Sebab, di berbagai daerah banyak pasien di RS yang meninggal bukan karena terpapar Covid-19, namun dinyatakan positif Covid-19. “Tetangga saya yang jaraknya 500 meter dari rumah enggak keluar rumah. Kemudian sakit ke RS, mati, dinyatakan Covid. Ada kenakalannya juga RS untuk urusan itu, enggak Covid dinyatakan Covid,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (15/7).
Said melanjutkan, ternyata penyaluran anggaran ke RS dengan pasien Covid-19 lebih besar dibandingkan dengan pasien penyakit biasa. Sehingga dirinya meminta solusi pemerintah untuk menangani hal tersebut.
“Orang tak Covid dinyatakan Covid. Telisik punya telisik anggaran kalau dinyatakan Covid memang lebih besar. Di Pasuruan, Jami, Ciamis. Ini viral di mana-mana,” tuturnya.
Sebagai informasi, anggaran di sektor kesehatan penanganan Covid-19 sebesar Rp 87,55 triliun. Hingga saat ini baru terserap sebesar 5,12 persen atau sekitar Rp 4,48 triliun.(jpg)