batampos.co.id – Banyak isu miring beredar terkait dana para calon haji 1441 H yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diselewengkan. Salah satu isunya adalah untuk penguatan rupiah dan proyek infrastruktur. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto pun menyampaikan tidak akan ada dana haji yang disentuh untuk penggunaan apapun. Pasalnya, itu merupakan hak para calon jamaah haji.
“Bagi para calon jamaah haji yang belum bisa berangkat tahun ini bersabar dan jangan risau, apalagi ada isu katanya dana haji digunakan yang tidak-tidak. Kami bersama Pak Menag (Fachrul Razi) dan Komisi VIII sepakat tidak ada satu rupiah pun dana haji disalahgunakan,” tegasnya usai penetapan sidang Isbat melalui virtual, Selasa (21/7).
Kepada para calon jamaah haji yang ibadah hajinya tertunda, diharap untuk memaklumi kondisi ini. Pihaknya pun bersama Kementerian Agama tengah mencari jalan agar mereka bisa berangkat di tahun depan.
“Harusnya tahun ini kita melaksanakan ibadah haji, tapi kita maklum karena ada landemi ini. Maka dari itu kita akan meramu agar yang belum bisa berangkat tahun ini, akan berangkat tahun depan,” terang dia.
Sebagai informasi, berdasarkan data 14 Juli 2020, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat total 1.280 jamaah atau 0,065 persen dari seluruh jamaah yang melunasi.
“Satu pekan terakhir, ada 207 jamaah yang mengajukan setoran pelunasan. Jadi total sudah ada 1.280 jamaah,” terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muhajirin dalam siaran resmi, Rabu (15/7).
Yandri juga meminta agar masyarakat jangan bercerai-berai dan saling menyalahkan atas kondisi yang ada saat ini. Seperti yang kita ketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat keputusan kontroversial dengan membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menggantinya dengan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Kita menyambut baik keputusan Pak Presiden yang membuat Satgas, pemulihan ekonomi, karena kesehatan dan ekonomi itu seperti dua sisi mata uang, kesehatan penting dan ekonomi penting. Oleh karena itu kita kawal dan jalankan keputusan pemerintah ini dengan seksama,” pungkasnya.(jpg)