batampos.co.id – Pemerintah harus bekerja ekstrakeras untuk mencegah RI masuk ke jurang resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa salah satu caranya adalah menggenjot belanja negara. Itu menjadi upaya untuk menggerakkan perekonomian.

“Presiden (Joko Widodo, Red) minta seluruh menteri fokus menggerakkan ekonomi. Target total belanja tahun ini adalah Rp 2.739 triliun,” kata Ani –sapaan akrab Sri Mulyani– belum lama ini.

Dengan membelanjakan anggaran sebesar itu, menurut dia, roda ekonomi akan tetap bergerak di tengah kondisi yang serbasulit seperti sekarang.

Ani menekankan, pemerintah tidak hanya membelanjakan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695 triliun, tapi juga harus tetap mengalokasikan anggaran yang lain. Termasuk, anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang jumlahnya mencapai Rp 836,4 triliun.

Anggaran belanja K/L itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.975 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 763,92 triliun. Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi belanja K/L Rp 836,4 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.138,86 triliun.

Ani menegaskan, pemulihan ekonomi tidak hanya dimotori pemerintah. Sektor swasta, menurut dia, juga berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Kalau pemerintah melakukan belanja, namun sektor swasta korporasi tidak jalan, ya akan percuma,” imbuh mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Karena itu, pemerintah menjamin kredit modal kerja senilai Rp 100 triliun untuk korporasi yang terdampak pandemi Covid-19. Ani berharap program itu bisa membuat para pelaku usaha kembali beraktivitas dengan maksimal.

“Nggak mungkin ekonomi bangkit tanpa sektor swasta dan korporasi yang juga bangkit kembali,” tegas Ani.

Sebab, sekeras apa pun upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian, capaiannya tidak akan lebih dari 16 persen total GDP. Sebab, itulah yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, para pelaku usahalah yang menjadi pilar penopang ekonomi. ”Pahlawan yang menyelamatkan ekonomi ya cuma pengusaha,” ujarnya Kamis (30/7).

Sejauh ini, ada 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Padahal, per tahunnya ada tambahan angkatan kerja baru sebanyak 2,5 juta orang. “Rumus untuk menyelesaikan masalah lapangan pekerjaan adalah investasi,” kata Bahlil.

Namun, ada banyak hal yang menjadi kendala percepatan realisasi investasi. Banyaknya aturan yang tumpang-tindih, tingginya harga lahan, dan mahalnya upah buruh membuat nilai jual Indonesia kalah jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain.

Bahlil berharap iklim investasi bisa lebih baik. Saat ini tidak ada lagi anggapan bahwa BKPM atau K/L yang lebih penting bagi pengusaha. Atau yang mana yang lebih dibutuhkan oleh pengusaha.

“Sekarang kita itu harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, untuk mencari solusi yang baik,” tutur mantan Ketum Hipmi tersebut.(jpg)