batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam mengatur jam kerja petugas di konter pelayanan, usai pemberlakuan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) terhitung sejak tanggal 4-24 Agustus mendatang.

Berdasarkan surat Edaran (SE) Wali Kota Batam Nomor 01 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja dan perubahan keempat atas surat edaran Wali Kota Batam Nomor 181 Tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Covid-19.

Selain mengatur soal waktu WFH, SE Wali Kota Batam ini juga berisi ketentuan penerapan WFH melalui keterwakilan pegawai di tiap Organisasi Perangkat Dinas (OPD) yang ditentukan tidak lebih dari 50 persen dari jumlah pegawai.

Kepala Disdukcapil Batam, Heryanto Joesoef, mengatakan, pihaknya masih menyusun jadwal piket yang akan diterapkan. Pasalnya, semua pelayanan kependudukan tak boleh terganggu dan harus berjalan dengan baik, meskipun ada pemberlakuan WFH.

”Pelayanan kependudukan itu paling ramai. Jadi jangan sampai kosong petugasnya. Nanti akan ada jadwal piket. Jadi secara bergantian petugas akan dibagi,” kata Heryanto, Selasa (4/8).

Ia menjelaskan, petugas akan dibagi per sif. Masing-masing sif akan bertugas di bidang pelayanan untuk melayani kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat. Ia menambahkan, pemberlakuan WFH tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan.

”Kemarin kondisi sempat membaik, jadi pelayanan berangsur normal. Namun, karena jumlah kasus kembali naik dan pelayanan publik selalu ramai, maka protokol kesehatan akan diperketat lagi,” ujarnya.

Mantan Camat Nongsa ini mengungkapkan, total pegawai yang masuk kantor hanya 50 persen dari total pegawai yang ada di kantor. Hal ini guna menekan angka penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintahan.

”Saya minta semua yang urus berkas agar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak ketika mendatangi kantor pelayanan. Jadi harus mematuhi protokol kesehatan kalau ingin urus berkas,” tegasnya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, surat edaran sudah dibuat. Nanti masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan menyusun rencana WFH di kantor mereka.

”Diatur agar tidak mengganggu pelayanan publik. Jangan sampai kepentingan publik tidak jalan karena WFH ini,” imbuhnya.(*/jpg)