batampos.co.id – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mendesak pemerintah agar mempercepat dan mengawasi realisasi bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Pasalnya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan tajam perekonomian selama masa pandemi.

Seperti diketahui, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan bahwa jumlah pengangguran bertambah sebesar 3,05 juta meningkat menjadi 9.2 persen sesuai data Bappenas selama masa Pandemi Covid-19. Bahkan, survei LIPI bersama FEB UI pada (2/5/2020) memprediksi sebanyak 25 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaannya selama Pandemi Covid-19.

Syarief menyebutkan bahwa bantuan sosial bukan hanya untuk membantu masyarakat di kalangan akar rumput, tetapi juga akan membantu menguatkan perekonomian Indonesia. Sebab, bantuan sosial tunai dapat mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga pada masa pandemi Covid-19.

“Jika bantuan sosial lambat disalurkan maka bisa dipastikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari akan semakin melemah. Akibatnya, tentu tak hanya terhadap dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia dikarenakan pergerakan uang dan barang menjadi semakin sedikit,” ungkap Syarief Hasan.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan APBN sebesar Rp 203,9 triliun untuk pos perlindungan sosial. Programnya pun bermacam-macam. Mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, Bantuan Logistik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desar, sampai yang dianggap bermasalah yakni Kartu Pra-Kerja.

Namun, anggaran besar tersebut baru terealisasi 34,04 persen sampai akhir Juli 2020. Padahal, Covid-19 telah menganggu tata kehidupan dan ekonomi selama hampir lima bulan lamanya. Lambatnya realisasi dan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan sasaran Pemerintah dalam menangani efek sosial ekonomi dari Pandemi Covid-19. Seperti penyaluran bantuan sosial kepada atau lewat yayasan kongklomerat, program Pra Kerja yang salah sasaran bahkan berpotensi pidana korupsi.

Syarief juga menegaskan agar pemerintah tidak selalu menggunakan alasan overlapping data sebagai penyebab lambatnya penyaluran. Menurutnya, Pemerintah telah dibekali berbagai sumber daya dan kelembagaan untuk memusatkan data sehingga tidak terjadi tumpang tindih. “Pemerintah harusnya menggunakan database satu pintu sehingga tidak terjadi overlapping di lapangan”, pungkasnya.

Politisi Partai Demokrat ini pun menegaskan agar Pemerintah melakukan reformasi birokrasi sebagaimana misi Presiden Jokowi dalam penyaluran bansos.

“Penyaluran bantuan sosial seharusnya dipercepat dan tidak terlalu panjang administrasinya. Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa alasan apapun termasuk alasan belum terverifikasi. Jangan rakyat baru dibantu setelah Rakyat semakin parah atau meninggal kena Covid-19,” tutup Syarief Hasan.(jpg)