batampos.co.id – Industri dan pelaku bisnis smartphone meminta Bea dan Cukai (BC) menindak seluruh peredaran telepon seluler (ponsel) black market (BM). Beredarnya ponsel BM ini dinilai merugikan negara, konsumen, dan pelaku bisnis smartphone nasional.

Direktur Marketing Advan, Andi Gusena, mengatakan, langkah Bea Cukai memberantas peredaran ponsel black market sudah tepat. “Kami berharap ini menjadi langkah awal untuk menyetop ponsel black market,” ujar Andi Gusena, Direktur Marketing Advan, menanggapi langkah BC memberantas peredaran ponsel black market, melalui siaran persnya, Selasa (4/8).

Respons senada juga dikatakan CEO Mito, Hansen. Ia berharap pelaku lainnya juga ditertibkan untuk membuat ekosistem industri lebih kondusif. ”Sebagai produsen nasional, tentunya kami berharap agar pemerintah melakukan operasi yustisi untuk mempersempit gerakan para pengedar ponsel BM ini,” ujar Hansen, dalam siaran pers yang sama.

Dia menjelaskan, sebelumnya, BC Kanwil Jakarta sudah menindak raja ponsel Batam, Putra Siregar, yang diduga mengedarkan ponsel BM. Dari tangan Putra Siregar, BC menyita 190 unit ponsel bekas berbagai merek dan uang tunai Rp 61,3 juta.

”Langkah Bea Cukai kami pandang sangat positif sebagai langkah strategis dan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius memberantas peredaran ponsel black market. Ini kami pandang selaras dengan kebijakan aturan validasi IMEI,” kata Hansen.

Sebagaimana diketahui, aturan validasi IMEI yang mengatur pemblokiran ponsel BM yang mulai diterapkan sejak 18 April 2020 lalu. Kendati sudah diterapkan, peredaran ponsel BM masih marak di pasar dan masih mendapatkan layanan operator selular. “Di tengah masih belum optimalnya software validasi IMEI, kami kira langkah Bea Cukai sudah tepat,” ungkap Hansen, lagi.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah membentuk Gugus Tugas pengelolaan sementara central equipment identity register dalam rangka implementasi pengendalian IMEI.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjend SDPPI), Ismail mengatakan, SK pengangkatan Satuan Tugas tersebut sudah ditandatangani kedua kementerian dalam hal ini MoU Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrin dan Dirjen SDPPI Kementerin Kominfo.(*/jpg)