batampos.co.id – Sekdaprov TS Arif Fadilah mengingatkan para ASN untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah Desember nanti. Karena netralitas ASN merupakan etika dan perilaku yang wajib dipegang teguh sebagai penyelenggara negara.

“Saya selalu sampaikan agar ASN di Kepri netral dalam tiap pilkada maupun pileg. Karena pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai distorsi dan pelanggaran hukum lainnya, seperti perilaku KKN, kualitas pelayanan publik yang rendah, serta perumusan dan eksekusi kebijakan yang mencederai kepentingan publik,” ungkap Arif saat mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” di Ruang Rapat Setda lantai 3 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Rabu (5/8).

Kegiatan ini berupa deklarasi netralitas ASN yang dikuti peserta di jaringan virtual yang terdiri dari para Kepala Daerah, Sekda, Kepala BKPSDM, Pimpinan Bawaslu Daerah. Mereka yang mengikuti dari Provinsi Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung dan Papua.

Adapun yang menjadi narasumber Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP, Kepala BKN Bima Arya Wibisana, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menegaskan bahwa setiap ASN harus mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN yang berkenaan dengan Etika dan perilaku imparsialitas. Yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik.

“Semoga terwujud ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tambah Agus.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Teguh Widjinarko mengatakan kampanye virtual ini sangat penting karena dalam waktu dekat akhir tahun ini akan melakukan Pilkada serentak.

“Dengan keadaan negara saat ini dalam posisi permasalahan netralitas ASN, tentunya dengan interpensi nilai nilai ASN. Ini harus kita jaga netralitas ASN untuk tetap kita pertahankan,” ujar Teguh.

Di sisi global pemerintah memperoleh peringkat 54,8 persen, scorenya berada kira-kira dibawah negara-negara Asean dan British. Ini lah salah satu aspek kendala, bahwa netralitas kita masih sangat rendah.

Dengan keterkaitan tersebut, Teguh menambahkan adanya semacam motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan dimana JPT-JPT Pratama bersaing untuk mendapatkan perhatian dari bakal calon Pimpinan Daerah.

“Mereka berupaya untuk mempertahankan jabatannya melalui keterlibatannya dalam mendukung. Selain itu, adanya kekerabatan keluarga dengan calon ini yang menjadi pentingnya untuk diperhatikan dengan kurangnya pemahaman tentang regulasi netralitas ASN,” imbuhnya. (*/uma)