batampos.co.id – Pemerintah berencana memberikan stimulus berupa bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Menanggapi rencana kebijakan ini, pengamat Indef Bhima Yudhistira menilai bahwa program tersebut akan sangat membantu para pekerja. Apalagi, pada kuartal-III 2020 Indonesia juga berpotensi terjatuh di jurang resesi.

“Idealnya diberikan sampai pandemi berakhir. Katakanlah kita akan menghadapi resesi pada kuartal-III kalau (kasus) positif masih tinggi. Jadi, pemerintah bisa melakukan ini 12 bulan untuk memberikan subsidi gaji,” ujarnya, Jumat (7/8).

Bhima memaparkan, terkait besaran dana insentif yang diberikan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pekerja berikut tanggungan anggota keluarga. Dengan asumsi satu orang pekerja menanggung tiga orang anggota keluarga, maka idealnya bantuan yang diberikan sebesar Rp 1,2 juta per bulan.

“Sehingga pekerja tadi dan keluarganya tidak jauh dibawah garis kemiskinan,” jelasnya.

Sementara, untuk mekanisme pendataan dapat melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk membuktikan bahwa data para pekerja tersebut valid. “Untuk menjamin datanya valid orang yang betul-betul bekerja bukan data fiktif sehingga bisa lebjh tepat sasaran. Makanya pekerja pasti punya akun BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya.

Adapun ideal besaran jumlah para pekerja yang mendapatkan subsidi gaji tersebut, kata Bhima menambahkan, sekitar 30 hingga 40 persen dari total para pekerja Indonesia yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Kalau kita lihat 130 juta penduduk yang bekerja maka idealnya sekitar 30-40 persen yang terangkum dalam subsidi gaji. Atau kalau dana pemerintah terbatas pemerimtah bisa fokus pada pekerja di sektor UMKM,” pungkasnya.(jpg)