batampos.co.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) bergantung pada akurasi data penerima. Sayangnya, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, data penerima bansos belum diperbarui sejak 2015.

Menurutnya, hal itu yang menjadi kendala terbesar dalam penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19. Padahal bansos sangat dibutuhkan saat ini ketika aktivitas ekonomi terhambat.

Sri Mulyani memaparkan, data yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) berbeda dari realitas di lapangan. Pembaruan data penerima bantuan itu seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

Namun, tak semua Pemda melalukan pembaruan data, hingga terjadinya wabah Covid-19. “Data yang ada di Kemensos versus yang ada di realitas masyarakat terdapat deviasi. Sehingga waktu ditelisik ternyata data tersebut belum di-update sejak 2015, karena peng-update-an data tersebut tergantung kepada Pemda,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (11/8).

Sri Mulyani menyatakan, pihaknya tidak dapat menunggu penyempurnaan data penerima bantuan karena penyaluran bansos Covid-19 sangat mendesak. Maka dari itu, pembaruan data dilakukan paralel alias bersamaan dengan distribusi bansos.

Hal ini terlihat, dari data yang dilaporkan, jumlah masyarakat penerima bantuan terus bertambah. “Pemerintah tidak bisa menunggu data terkonfirmasi. Makanya dilakukan pembayaran dulu sambil ke bawah kami tambahkan lagi program sosial untuk bisa menyapu yang belum mendapatkan,” jelasnya.(jpg)