batampos.co.id – Ratusan warga Batumerah, Batuampar, menggelar demo ke Badan Pengusahaan (BP) dan kantor Wali Kota Batam, Rabu (12/8). Mereka mengaku dipungut biaya pengukuran kampung tua sebesar Rp 150 ribu per meter persegi. Bahkan, sudah ada yang menyetor hingga Rp 15 juta.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengaku, tidak mengetahui perkara pungutan yang dilakukan oknum tertentu dan kabarnya melibatkan lurah setempat. ”Hari ini (kemarin), tidak boleh lagi ada pungutan dan saya hentikan. Lurah dan tokoh masyarakat akan saya panggil sore ini (kemarin). Semua pungutan akan berhenti. Saya harus tahu dulu duduk perkara kasus ini,” tegas Rudi saat menemui warga di depan Kantor Wali Kota Batam.

Diakui Rudi, batas lahan di Kampung Tua Batumerah, belum selesai hingga saat ini. Jika ada pengusaha yang mengaku sebagai pemilik lahan di sana, Rudi meminta agar diselesaikan dengan kawasan lahan kampung tua tersebut.

Ratusan warga Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam mendatangi kantor Wali Kota Batam Rabu (12/8/2020). Mereka meminta agar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, agar dapat menyelesaikan permasalahan kampung tua di tempta tinggal mereka. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

”Kalau ada soal ganti rugi, saya minta didudukkan, dan bukan wewenang kami. Soal Pak Lurah, itu internal kami. Jika memang terbukti, oknum lurah ini bermain dan terlibat soal pungutan, akan ada tindakan nanti,” ujarnya.

Warga menyampaikan kepada Rudi, saat ini masih terjadi pungutan dari pihak yang mengaku sebagai tuan tanah. Pungutan dilakukan bersama Lurah setempat. Warga mengaku, sudah meminta Lurah menunjukkan bukti jika lahan yang ditempati warga itu milik orang yang disebut sebagai tuan tanah.

”Ini harus jelas karena ada yang sudah bayar lunas Rp 15 juta. Ada yang dipungut biaya, tapi tidak ada kuitansi. Warga dipungut Rp 150 ribu per meter. Warga minta uangnya dikembalikan,” tegas Ketua Aliansi Peduli Kampung Tua Kampung Batumerah, Abdullah Yusuf.(*/jpg)