batampos.co.id – Pemko Batam memperkuat kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi khususnya dalam pengelolaan anggaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV, Nana Mulyana, mengatakan, pemerintah daerah merupakan mitra KPK.
Karena itu pihaknya mengajak seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menyatukan hati dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.
“KPK tidak ada melakukan intervensi, tapi apa yang kita lakukan ini adalah untuk melindungi ASN dalam pengelolaan anggaran negara,” katanya, saat memberikan arahan kepada Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam, Kamis (13/8/2020).
Ia meminta kepada inspektorat atau unsur pengawas dalam pemerintahan ikut berperan memberantas tindak pidana korupsi di daerah baik dari sisi pencegahan, penindakan, maupun pendidikan.
Ia juga menyampaikan, KPK akan terus memberikan pendampingan terhadap persoalan di Kota Batam, termasuk juga berkaitan dengan aset.
Jika ada timpang tindih dengan instansi lainnya pihaknya juga meminta agar dapat diselesaikan bersama-sama.
“Dengan BP Batam misalnya, sekarang Wali Kota juga Kepala BP Batam sehingga hambatan komunikasi yang selama ini terjadi saya kira akan lebih mudah diselesaikan,” katanya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyambut baik pendampingan yang terus dilakukan KPK di Batam selama ini.
Ia juga terus mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam bekerja sesuai dengan aturan yang ada.
“Tentunya kami sangat berterimakasih dengan KPK yang hari ini kembali hadir di Batam. Kita akan berkomitmen untuk kerjasama dalam hal upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Rudi.(*/esa)