batampos.co.id – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Batam kembali mendata pelaku usaha yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat. Kepala Dinas KUKM Batam, Suleman Nababan, mengatakan, sebelumnya tim sudah turun untuk mendata jumlah pelaku usaha yang terdampak.

Namun, karena keterbatasan anggota, pendataan dinilai tidak maksimal dan yang didapatkan hanya 8.010 pelaku usaha mikro dan ultra mikro. ”Ada 12 juta pelaku usaha yang akan dapat, nanti sebanyak 2 juta pelaku usaha akan diberikan pada 17 Agustus untuk tahap pertama. Selanjutnya, akan diberikan pada September mendatang,” kata Suleman, Kamis (13/8).

Untuk itu, pihaknya meminta bantuan kepada camat dan lurah untuk mendata kembali pelaku usaha mikro dan ultra mikro seperti penjual makanan, pelaku usaha katering, usaha rumahan, dan ultra mikro seperti penjual gorengan dan sejenisnya.

”Datanya sudah kita serahkan ke mereka. Jadi nanti mereka akan bantu memverifikasi pelaku usaha yang akan diajukan ke pusat untuk menerima bantuan ini,” ujarnya.

Rabu (12/8) lalu, pemerintah mengumumkan bakal menyalurkan hibah modal usaha dengan target 12 juta pelaku UMKM. Mereka adalah para pelaku usaha yang belum tersentuh program kredit perbankan.

Program tersebut di luar stimulus-stimulus yang selama ini dikeluarkan pemerintah. Nilainya Rp 2,4 juta per pelaku usaha. Disalurkan dalam sekali transfer ke rekening pelaku usaha. ’’Tahap awal kita sudah dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp 22 triliun,’’ terang Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki di kantor presiden.

Saat ini sudah terkumpul data 17 juta pelaku usaha mikro. Data itu akan divalidasi Kemenkop UKM bersama Kemenkeu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, ada kriteria khusus bagi penerima hibah. ’’Kriterianya adalah dia belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan,’’ lanjut mantan kepala Kantor Staf Presiden itu.

Pendataan dilakukan lewat dinas-dinas koperasi di berbagai daerah. Dengan begitu, sebaran penerimanya bisa lebih merata. Tidak tertutup kemungkinan pula penerima adalah pelaku UMKM yang baru memulai usaha. Misalnya, para korban PHK yang mencoba bangkit dengan berwirausaha.

Karena itu, Teten mengajak pelaku usaha mikro yang belum mendapat pembiayaan modal kerja dari bank agar aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi setempat. Pihaknya juga menggandeng aparat hukum untuk ikut mengawasi jalannya program demi memastikan penyalurannya tepat sasaran. Rencananya, program itu diluncurkan Senin (17/8).

Dirut BRI Sunarso menyatakan, pihaknya siap apabila ditunjuk untuk menyalurkan bantuan modal tersebut. ’’Yang penting satu, duitnya ada dan sudah dianggarkan. Selanjutnya, yang penting juga, datanya ada,’’ tegas dia.

Saat ini BRI sudah memiliki data sebagian calon penerima bantuan. Yakni, disortir dari data nasabah tabungan Simpedes yang belum tersentuh kredit dan saldonya di bawah Rp 2 juta. Saat ini teridentifikasi 4,3 juta nasabah calon penerima.(*/jpg)