batampos.co.id – Obat Covid-19 temuan tim peneliti dari Universitas Airlangga (Unair) yang bekerja sama dengan BIN dan TNI-AD tidak muncul begitu saja. Dibutuhkan riset dan kajian mendalam sebelum obat tersebut diumumkan bisa menyembuhkan pasien korona.

Sekretaris Utama BIN Komjen Bambang Sunarwibowo menjelaskan, sejak virus korona mewabah di Wuhan, Tiongkok, pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah informasi. Kepala BIN Jenderal Polisi (pur) Budi Gunawan dengan cepat membentuk tim intelijen medis.

Selain itu, mereka menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan untuk mencari solusi di tengah pandemi. Salah satunya dengan Unair. ”Sesuai arahan dari kepala BIN, kami mencari atau mempercepat penemuan vaksin dan obat,” paparnya.

Sejak pandemi masuk Indonesia pada akhir Februari lalu, BIN melakukan testing cepat berupa rapid test serta swab test di seluruh daerah. Misalnya, Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. BIN juga melakukan tracing serta treatment agar pasien positif Covid-19 bisa kembali pulih.

Bambang menyampaikan, proses uji klinis pertama dimulai pada akhir Mei 2020. Tahap kedua dilakukan pada akhir Juni, dan tahap ketiga atau terakhir pada 3 Agustus. Seluruh tahapan itu telah melibatkan instansi dan lembaga terkait. Mulai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Komite Obat RS Unair, dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Karena itu, BIN turut mendorong supaya temuan obat tersebut bisa cepat diproduksi.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa berjanji berkunjung ke BPOM. Orang nomor satu di matra darat itu akan menjelaskan secara langsung tentang temuan obat Covid-19. ”Dalam rangka secara resmi mohon dukungan untuk percepatan izin,” kata Andika.

Dia memosisikan diri sebagai wakil ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang bergerak di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebelum obat diproduksi masal, lanjut Andika, pihaknya harus mendapat izin BPOM. ”Obat itu tinggal menunggu izin edar dari BPOM,” tegasnya. Dia menyampaikan, sejatinya BPOM sudah mengetahui keberadaan obat Covid-19 tersebut sejak proses uji klinis berlangsung. Andika pernah mendampingi pejabat teras BPOM untuk meninjau proses uji klinis di Sekolah Calon Perwira (Secapa), Bandung, Jawa Barat. Karena itu, dia percaya BPOM segera mengeluarkan izin edar obat tersebut.

Andika meyakinkan, selain izin edar, tidak ada lagi persoalan teknis yang harus diurus terkait produksi masal obat itu. Sebab, Erick Thohir sudah menugasi PT Kimia Farma untuk ambil bagian. Mereka siap memproduksi bersama TNI-AD dan Polri. Selanjutnya, yang perlu dipastikan hanya anggaran. Menurut Andika, anggaran untuk produksi obat itu bergantung pemerintah.

Selain izin edar dari BPOM, hingga kemarin memang belum ada kejelasan tentang anggaran untuk produksi masal obat korona temuan Unair, BIN, dan TNI-AD itu.

Walau belum ada kepastian, Andika optimistis anggaran akan diberikan pemerintah. Dalam bayangannya, dia menyebutkan bahwa obat itu diproduksi untuk dibagikan kepada masyarakat. Tidak langsung dijual. ”Seperti halnya vaksin, vaksin juga kan tidak untuk dijual pada tahap awal,” kata dia.

Anggota Bidang Kesekretariatan, Protokoler, dan Public Relations Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Halik Malik menuturkan, IDI menyambut baik temuan obat Covid-19 sepanjang sudah teruji, mendapat izin, dan bisa segera diproduksi. Terutama terkait keamanan dan efektivitasnya. Kemudian, efek obat terhadap angka kematian, lama rawat inap, dan kondisi klinis pasien. Semua harus jelas.

”Pada prinsipnya, dokter adalah user dari obat-obat yang ada. Tentu kami berharap bisa menjadi pilihan obat Covid-19 ke depan dan ikut dimasukkan dalam pedoman tata laksana kasus Covid-19 yang terbaru,” paparnya.

Jenis-jenis obat yang dikombinasi dalam penelitian Unair, TNI, dan BIN, kata dia, bukan tergolong baru. Azitromisin, misalnya, sudah lama dipakai. Begitu juga hidroksiklorokuin. ”Obat yang saat ini diteliti adalah azitromisin plus hidroksiklorokuin,” ujarnya.

Fixe dose combination (FDC) bukanlah obat baru, melainkan sediaan baru. Yakni, tetap perlu melalui uji klinis untuk melihat efektivitasnya. Misalnya, bagaimana interaksi antar obatnya, apakah lebih efektif dengan sediaan baru yang kombinasi atau sediaan tunggal alias sendiri-sendiri. Lalu, soal kemudahan bagi pasien hingga kepatuhan pasien dalam penggunaan obat itu sendiri.

Seperti pada pengobatan TB, ada obat tunggal, yakni RHZE. Namun, ada juga obat kombinasi Rifastar 4 FDC. ”Tapi, tak dianggap sebagai obat baru karena kandungan obatnya sama,” ungkapnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berencana untuk melakukan penjelasan ke publik pada hari ini (18/8). ”Besok akan ada penjelasan (resmi, Red) dari kami,” kata Kepala BPOM Penny Lukito kemarin. (jpg)