batampos.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam mencatat investasi yang masuk di triwulan II 2020 turun hingga 8,64 persen.
Artinya, ada beberapa perusahaan yang tutup atau berhenti beroperasi untuk sementara waktu.
”Tapi belum ada yang lapor ke Apindo, apakah ada yang akan
hengkang. Investasi baru yang masuk kemungkinan juga tidak
signifikan di tengah pandemi ini. Sehingga jadinya tercatat
investasi ke Kepri terkontraksi cukup dalam,” kata Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid, Jumat (21/8/2020) seperti yang dilansir dari harian Batam Pos.
Rafki mengatakan, beberapa langkah sudah dilakukan baik
pemerintah ataupun pengusaha untuk menarik investasi masuk
ke Batam dan ke Kepri pada umumnya.
Pemerintah sudah mulai memperbaiki proses birokrasi perizinan. Meski memang masih ada beberapa kendala yang dialami.
”Untuk beberapa waktu belakangan ini, reformasi birokrasi sudah berjalan cukup baik. Termasuk dalam hal perizinan investasi sudah ada perbaikan ke arah yang lebih baik,” sebutnya.
Ia mengaku bahwa saat ini beberapa persoalan menghambat investasi ke Kepri. Di antarnaya sulitnya mendapatkan lahan, ongkos kontainer yang masih mahal dari Batam ke luar negeri, tarif premium dari bright PLN Batam untuk pasang baru dan tambah daya, upah pekerja yang sudah tidak kompetitif jika dibandingkan negara tetangga, dan banyak lagi persoalan lainnya.
”Tapi untuk tahun 2020 ini paling menimbulkan dampak negatif terhadapinvestasi di Kepri adalah pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga sekarang,” ungkapnya.
Apindo berharap triwulan III terjadi kebangkitan investasi di Kepri, khususnya Batam. Tentunya ini membutuhkan kerja keras semua pihak untuk mewujudkannya.
Penggerak utamanya tentu saja adalah Badan Pengusahaan (BP) Batam. Apindo sendiri terus berusaha meyakinkan investor asing untuk segera merealisasikan investasinya di Batam tahun ini.
”Kami rutin komunikasi dengan calon investor dari Singapura, Jepang, dan Korea. Mudah-mudahan investasi bisa tumbuh lagi di triwulan III dan IV tahun ini,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan, saat ini harus ada kebijakan yang memudahkan dunia usaha di Batam.
Misalnya kebijakan dalam lalu lintas barang, termasuk cost logistik yang masih mahal.
”Hingga saat ini belum ada perubahan mengenai biaya logistik. Masih mahal seperti dulu. Ini masih menjadi keluhan pengusaha,” kata Jadi, belum lama ini.
Jadi mengatakan, terkait mendatangkan dan mengirim barang masih jauh lebih mahal di Batam, dibanding daerah atau negara sekitar Batam.
Apalagi saat ini, birokrasi belum sepenuhnya lancar seperti yang diharapkan pengusaha.
”Lalu lintas barang itu belum sepenuhnya lancar. Inilah keluhan yang masih terjadi hingga saat ini,” tuturnya.
Menurutnya, instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepala daerah mengeluarkan kebijakan extraordinary belum sepenuhnya dijalankan.
Bahkan, kata dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan baik
Pemko Batam maupun BP Batam untuk meningkatkan ekonomi di Batam, termasuk menata ulang dan mempercepat semua jenis perizinan baik di Pemko dan BP Batam.(jpg)