batampos.co.id – Rencana pemerintah untuk memblokir akses telekomunikasi untuk ponsel dari pasar gelap atau black market (BM) melalui nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang akan dimulai pada 24 Agustus, sepertinya harus kembali tertunda. Meski begitu, ancaman pemblokiran ponsel BM ternyata tak berpengaruh terhadap aktivitas jual beli ponsel BM di Batam.

Sejumlah pedagang ponsel, khususnya di kawasan Lucky Plaza, Nagoya, masih terlihat menjual ponsel BM tersebut. ”Saya dengar memang hari ini (kemarin) rencana pemblokiran IMEI. Tapi hari ini (kemarin) teman-teman (pedagang ponsel BM) masih jualan,” kata Achun, pedagang ponsel di Lucky Plaza, Nagoya, Senin (24/8).

Dia menjelaskan, aturan pemblokiran tersebut nantinya tetap dapat diakali pedagang. Salah satunya, dengan memasukkan kartu lokal ke dalam ponsel tersebut. ”Enggak ada pengaruhnya di Batam. Karena tinggal mengaktifkan dengan kartu lokal saja. Yang penting sudah dihidupkan dulu ponselnya,” katanya dikutip Harian Batam Pos.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo) sudah menyediakan alat untuk mendukung pemblokiran ponsel ilegal, yakni Equipment Identity Registration (EIR) dan Central Equipment Identity Register (CEIR).

Pemerintah akan memblokir ponsel pasar gelap (black market/BM) yang beredar di masyarakat Agustus ini. Terlihat suasana jual beli ponsel di salah satu pusat penjualan telepon seluler di Batam, belum lama ini. Foto: Yusuf Hidayat/batampos.co.id

Cara kerjanya, EIR merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi nomor IMEI ponsel BM. Setelah nomor IMEI terdeteksi, ia akan mengelompokkan ponsel legal dan ilegal berdasarkan nomor IMEI yang resmi terdaftar.

Dengan demikian, saat ada perangkat ilegal, maka perang- kat tersebut diblokir layanan telekomunikasinya.

Sementara itu, CEIR ini sejatinya akan menjadi acuan untuk para operator seluler untuk memblokir ponsel-ponsel yang nomor IMEI-nya tak terdaftar. Jadi, ponsel yang nomor IMEInya tidak terdaftar di mesin tersebut, nantinya secara otomatis tidak bisa terhubung dengan jaringan seluler dari operator yang ada di Indonesia.

”Pedagang-pedagang sudah punya trik untuk mengakalinya. Jadi jual beli masih jalan,” tutupnya.

Hal senada disampaikan Aheng, pedagang lainnya. Ia mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengatasi peredaran ponsel ilegal tak memiliki kejelasan. ”Buktinya sampai sekarang ditunda terus. Kalau pedagang, tidak ada pengaruhnya,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, Gustian Riau mengimbau masyarakat membeli ponsel resmi. ”Ponsel BM ini nanti tak bisa dipakai lagi, dan kalau dijual pun ponselnya tak akan berfungsi. Kami sudah sosialisasikan,” katanya. (*/jpg)