batampos.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik pada Selasa (25/8). Dugaan pelanggarannya berkaitan gaya hidup mewah Firli yang menggunakan helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadinya ke Baturaja, Sumatera Selatan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Firli Bahuri. Lembaga yang fokus mengkritisi kinerja KPK itu mencatat, terdapat lima dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan jenderal polisi bintang tiga itu.

“Pada hari Selasa pekan ini diketahui Dewan Pengawas KPK akan menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik Komjen Pol Firli Bahuri. Untuk itu, berikut lima dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri selama bekerja di KPK,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya.

Kurnia menyatakan, saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli Bahuri diduga melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Diduga, Firli melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

“Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. Atas dasar pertemuan dan komunikasi antar keduanya, pada pertengahan September tahun 2019 lalu, KPK mengeluarkan putusan pelanggaran etik berat kepada Firli Bahuri,” ucap Kurnia.

Selain itu, mengenai problematika penanganan perkara di Kedeputian Penindakan. Kurni menyebut, pada Maret 2019 lalu ratusan pegawai KPK sempat mengirimkan petisi kepada Pimpinan dikarenakan adanya problematika dalam internal kedeputian penindakan yang saat itu dipimpin oleh Firli Bahuri.

“Ada pun poin petisi tersebut diantaranya, 1) Hambatan penanganan perkara; 2) Tingkat kebocoran tinggi; 3) Perlakuan khusus kepada saksi; 4) Kesulitan penggeledahan dan pencegahan ke luar negeri; 5) Pembiaran dugaan pelanggaran berat,” cetus Kurnia.

Selanjutnya, Firli diduga abai melindungi pegawai yang sedang melakukan pencarian tersangka Harun Masiku. Kurnia menyebut, pada awal tahun 2020 publik dihebohkan dengan tangkap tangan KPK terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku.

“Saat itu, KPK sempat melakukan pencarian Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Namun, saat itu diduga ada upaya penyekapan yang dilakukan terhadap pegawai KPK. Alih-alih dapat menjelaskan kepada publik dan melakukan perlindungan, Ketua KPK justru bungkam serta membiarkan tindakan itu terjadi,” beber Kurnia.

Kemudian, pengambalian paksa penyidik Rossa Purbo Bekti. Menurutnya, tak lama setelah tangkap tangkap tangan yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, diketahui salah seorang penyidik, Rossa Purbo Bekti dikembalikan paksa oleh Ketua KPK ke instansi Polri. Padahal saat itu Rossa diketahui sedang terlibat dalam tim yang menangani perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI.

“Terlebih lagi, Rossa belum memasuki batas waktu bekerja di KPK dan diketahui juga tidak pernah melanggar kode etik atau tersangkut kasus hukum di lembaga anti rasuah itu,” sesal Kurnia.

Terakhir, Firli diduga nggunakan transportasi mewah. Saat melakukan perjalanan dari Palembang menuju Baturaja pada Sabtu, 20 Juni 2020 lalu, Firli diketahui menggunakan transportasi mewah berupa helikopter dengan jenis Helimousine.

“Tindakan ini sudah jelas bertentangan dengan nilai integritas sebagaimana diatur dalam kode etik KPK. Dalam aturan tersebut tertera bahwa setiap pegawai atau pimpinan sekali pun dilarang memperlihatkan gaya hidup mewah,” cetus Kurnia.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, yang menjadi terlapor dugaan pelanggaran kode etik baik pimpinan maupun pegawai KPK berkomitmen akan siap memenuhi panggilan proses klarifikasi maupun pemeriksaan oleh Dewas KPK.

“Hal ini mengingat salah satu tugas Dewas sesuai Pasal 37B UU KPK adalah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan maupun pegawai KPK,” tandas Ali.

Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK akan menggelar sidang pelanggaran kode etik pada pekan depan. Sebanyak tiga orang terperiksa akan menjalani sidang etik di Gedung Anti-Corruption Learning Center KPK di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C1, Setiabudi, Jakarta Selatan yang digelar selama tiga hari pada 24-26 Agustus 2020.

Hal ini merupakan salah satu kinerja Dewas KPK yang mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedomen Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Penegakan aturan etik ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK untuk menjaga institusi dan nilai yang ada di KPK. Kami di Dewas serius untuk melakukan ini dan kami harap masyarakat juga terus mengawasi KPK dan proses yang berjalan ini,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Sidang pertama dilakukan pada 24 Agustus 2020 dengan terperiksa Yudi Purnomo Harahap alias YPH atas dugaan penyebaran informasi tidak benar. Yudi diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.

Selanjutnya, sidang pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri akan digelar pada 25 Agustus 2020. Firli diduga bergaya hidup mewah, karena menggunakan helikopter milik swasta saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

“Terperiksa diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau “Kepemimpinan” pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020,” ujar Tumpak.

Terakhir, sidang etik digelar pada 26 Agustus 2020 dengan terperiksa APZ mengenai dugaan melaksanakan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa koordinasi.

“Terperiksa disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Sinergi” pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020,” tandasnya.(jpg)