batampos.co.id – Rencana pemberian bantuan pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta untuk empat bulan, masih dalam tahap pendataan. Namun, ada salah satu syarat yakni bagi calon penerima bantuan, yakni tak boleh menempati lokasi terlarang atau tak resmi untuk berjualan.

Camat Sagulung, Reza Khadafi, memastikan bahwa pelaku usaha yang menempati lokasi seperti buffer zone atau zona penghijauan, tidak akan mendapatkan bantuan stimulus dari pemerintah tersebut.

”Itu aturan dari pusat langsung dan kita sebagai pemerintah di wilayah ini juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk membuka usaha di lokasi yang sah atau resmi,” ujar Reza, Selasa (25/8).

Larangan menempati lahan penghijauan ini, sebut Reza, sudah diatur dalam peraturan daerah dan selama ini pihaknya sudah berusaha maksimal untuk melakukan tindakan, baik berupa teguran dan pengarahan hingga penggusuran paksa.

Namun, melihat sikap tidak kooperatif dari sebagian oknum masyarakat ini, pihak kecamatan kembali mempertegas dengan memastikan bahwa bantuan stimulasi untuk koperasi dan pelaku UMKM dari Pemerintah Pusat, tidak berlaku bagi mereka yang menempati lokasi penghijauan.

”Biar dijadikan teguran juga, supaya tak lagi menempati row jalan. Aturan semua sudah jelas, jadi itulah risikonya kalau tidak mau mengindahkan aturan yang ada,” kata Reza.

Khusus untuk berkas bantuan stimulus tersebut, kata Reza, sudah sangat banyak diterima oleh pihak kelurahan. Berkas yang diterima tentunya akan ditelaah dan diverivikasi agar tidak menyalahi aturan yang ada. ”Berkas itu akan dikirim ke pusat nanti, di sana yang verifikasi layak atau tidak,” katanya.

Salah satu pelaku usaha yang berjualan ayam penyet, Ofa, mengaku sangat menunggu bantuan tersebut. Ia menyebut, bantuan yang akan dikucurkan dengan skema Rp 1,2 juta untuk dua bulan pertama itu, akan sangat membantu permodalan seperti usahanya.

”Semoga lancar dan kita yang membutuhkan karena terdampak Covid-19 ini segara dapat bantuan,” katanya. (*/jpg)