batampos.co.id – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan agar uji spesimen pasien Covid-19 per hari bisa digenjot hingga 30 ribu tes. Hanya saja, nyatanya hampir setiap hari, uji tes Covid-19 masih jauh dari angka tersebut. Rata-rata hanya 20 ribu spesimen. Bahkan pada akhir pekan dan awal pekan, uji spesimen anjlok di bawah 20 ribu karena kurangnya SDM dan banyak laboratorium yang libur.

Masalah tersebut diakui oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Wiku Adisasmito. Dia mengakui bahwa pemeriksaan orang secara nasional masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Standar WHO yaitu pemeriksaan orang 1 per 1.000 penduduk per minggu.

“Dilihat bahwa pergerakan jumlah pemeriksaan per orang dari waktu ke waktu berbeda-beda. Kami gunakan standar WHO,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (25/8).

Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 250 juta jiwa, maka yang harus dites adalah sebanyak 267.700 tes per minggu. Prof Wiku mengakui di Indonesia keseluruhan baru mencapai 35,6 persen dari standar WHO. Artinya masih sepertiganya dari target WHO.

Terlihat sejak Juli ada 89.712 tes. Kemudian 27 Juli-2 Agustus 85.402, 3-9 Agustus 90.063, lalu 10-16 Agustus 89.123, dan 16-23 Agustus 95.463.

“Ini memang capaiannya masih jauh dari target yang diminta oleh WHO dan standar internasional,” katanya.

“Dan pemerintah RI dengan seluruh Pemda berusaha keras memenuhi target ini, sekarang 320 lab di bawah 12 lembaga yang kerja keras tingkatkan testing,” tambah Prof Wiku.

Tingkatkan Testing, Tracing, dan Isolasi

Sebelumnya baru-baru ini kepada JawaPos.com (grup Batampos Online), Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi menyoroti angka testing dan tracing yang masih minim di tanah air. Paling tinggi baru terjadi di DKI Jakarta.

“Testing, tracing kurang, plus isolasi bagian dari tracing. Baru DKI Jakarta yang mencapai target 1 orang per 1.000 penduduk tiap minggu. Itu minimumnya yang kalau dikonversi yakni 40 ribu tes per hari,” tegas Elina.

Menurut Elina yang mengutip WHO dalam menetapkan syarat re-opening yakni positivity ratenya harus di bawah 5 persen. Sedangkan bicara Pulau Jawa saja, angka positivity rate masih belum memenuhi syarat, di atas 5 persen semua.

“1 tes per 1.000 penduduk per minggu baru DKI Jakarta, yaitu 4 orang per 1000 penduduk per minggu. Sudah 4 kali WHO. Tapi masalahnya apa? Masalahnya DKI belum melewati, positivity rate masih di atas 5 persen. Walaupun tesnya tinggi, tapi positivity rate masih di atas 5 persen. Ini jadi gambaran skala wabah belum menyusut,” tukas Elina.

“Kita enggak tahu, berapa rate penyebaran wabahnya, kecepatannya berapa. Kita enggak tahu, testing rate di tiap provinsi, enggak semua provinsi buka datanya. Orang itu diisolasi mulai kapan dan gejala kapan. Tracing juga masih rendah,” tambahnya.

Bagaimana peta kewaspadaan di tanah air? Menurut Elina, mengamati juga di negara-negara lain dengan melihat ada suatu formula di sebuah wilayah yang berhasil menekan angka Covid-19, tracing yang dilakukan yaitu 30 orang per kasus positif. “Dan, Indonesia baru mengisolasi 7 orang per kasus positif. Perlu meningkatkan itu 5 kali, untuk tracing,” jelasnya.

“Memang mengisolasi orang segitu banyak enggak mudah. Kalau kontaknya banyak, ya banyak yang diisolasi. Tapi di Indonesia, enggak semua bisa begitu. Di Indonesia banyak yang kerja harian, enggak kerja, ya enggak dapat upah. Jadi kalau diisolasi 2 minggu, ya masalahnya kompleks banget,” ungkapnya.

Pihaknya mengusulkan akan lebih murah jika semua kontak erat dilakukan tes swab, hanya jika positif saja yang diisolasi. Kesimpulannya, kata dia, kalau ekonomi mau bergerak, Indonesia harus tes massal.

“Tes massal itu keniscayaan. Untuk ekonomi yang lebih baik. Kalau kita mau kalahkan wabahnya. Ada vaksin, dengan atau tanpa vaksin, skala wabahnya ini harus kita selesaikan,” tutupnya.(jpg)