batampos.co.id – Pemko Batam terus berupaya melakukan perbaikan data masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Pasalnya saat ini ada sekitar 8 ribuan yang tidak bisa disalurkan karena penerima PKH tidak lagi ada di tempat sesuai dengan alamat yang ada di data.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, PKH merupakan bagian upaya pemerintah untuk hadir di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Terlebih di tengah pandemi corona virus disease (Covid-19) yang sedang terjadi saat ini.
“Karena itu perlu ada pembaruan data, agar 8 ribuan yang kosong ini segera digantikan dengan data yang baru. Supaya penyaluran PKH dari pemerintah ini bisa lebih optimal,” kata Amsakar saat membuka evaluasi diklat P2K2/FDS Pendamping PKH e-Learning Model Daring Asinkronus dan Sinkronus Tahun Anggaran 2020, Rabu (26/8/2020).
Pada kesempatan itu, Amsakar juga menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terimakasih kepada para petugas pendamping PKH di Kota Batam.
Menurut dia, dengan kerja pendamping PKH tersebut penyaluran PKH di Kota Batam berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa yang harus terus ditingkatkan.
“Pemko Batam sangat berterimakasih, sudah sejak dulu bukan sekarang saja. Karena tugas ini selain mendapat gaji juga mendapatkan pahala,” katanya.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kemensos Regional 1 Sumatera, Beni Sujanto, mengatakan, kegiatan ini salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan pendamping PKH.
“Tujuan kegiatan ini untuk mengukur keberhasilan serta mengevaluasi penyelenggaraan PKH yang telah dilakukan sebelumnya,” katanya.
Menurutnya, yang aling penting adalah mematapkan kembali modul yang ada.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan skiil dan teknik dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator kegiatan,” kata Beni.(*/esa)