batampos.co.id – Sejumlah anggota DPRD Kota Batam geram dan kesal karena saat pelaksanaan rapat Paripurna ke 13 DPRD Kota Batam masa persidangan III tahun sidang 2020 banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir.

Bahkan salah seorang anggota DPRD Batam, Harmidi Umar Husein, memilih walk out atau meninggalkan ruang rapat paripurna.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaludin itu dihadiri oleh 28 anggota DPRD Kota Batam.

Sementara dari Pemko Batam yang hadir saat itu baru Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin.

Rapat paripurna itu tersebut membahas tentang pandangan umum fraksi atas Ranperda perubahan APBD beserta nota keuangan tahun anggaran 2020.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjutak, meminta kepada pimpinan untuk tidak melanjutkan rapat paripurna.

“Izin pimpinan, rapat ini tidak bisa dilanjutkan, karena OPD tidak ada yang hadir. Rapat ini adalah rapat pandangan fraksi dan alangkah sangat baik jika dihadiri oleh OPD yang ada,” katanya.

Jefri menjelaskan, rapat tersebut adalah menyangkut tentang APBD tahun 2020. Oleh karena itu diharapkan rapat tersebut dilanjutkan setelah dihadiri oleh OPD yang ada.

“Kira-kira itu usulan dari saya,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam lainnya, Harmidi Umar Husein, mengatakan, jika OPD tidak hadir maka dirinya memiliki walk out atau keluar dari ruangan rapat.

Anggota DPRD Kota Batam lainnya, Muhammad Yunus, mempertanyakan, apakah OPD tidak diundang atau undagan DPRD tidak lagi dihargai.

“Kami dari fraksi Demokrat meminta agar paripurna ini diskor dulu sampai OPD hadir, karena yang menyusun RKA APBD adalah OPD. Bagaimana mereka ingin mengsinkronkan sementara dia tidak hadir,” tegasnya.

Menanggapi interupsi tersebut, Kamaludin selaku pimpinan rapat mengusulkan agar rapat itu diskor dulu selama 15 menit.

“Mohon kepada bapak Wakil Walikota Batam dan Sekda untuk mengundang OPD-OPD agar ikut rapat paripurna pada sore hari ini,” paparnya.(nto)