batampos.co.id – Pemerintah telah memberikan berbagai macam stimulus dalam penanganan dampak Covid-19 seperti bantuan subsidi gaji pegawai swasta di bawah Rp 5 Juta, bantuan pelaku usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta, program kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan beragam bantuan lainnya yang kerap menimbulkan perdebatan.
Bahkan, timbul kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa ada pihak yang menerima bantuan lebih dari satu sementara ada juga pihak yang belum menerima bantuan sama sekali. Menteri BUMN Erick Thohir merespons asalkan penyalurannya dilakukan tanpa korupsi, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.
“Prinsipnya begini, kalau memang tadi, ini bukan berarti kita naif ya, tetapi kalau tadi bantuan pemerintah secara langsung kepada orang yang membutuhkan, baik keluarga miskin atau pun tadi usaha mikro ternyata kena dua kali, saya rasa selama kita nggak korupsi, memberikan ke orang yang kekurangan dua kali ya nggak apa-apa,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis (27/8).
Menurutnya, dalam pemberian atau penyaluran bantuan, pemerintah menggunakan data yang ada dan tak pernah sengaja untuk memberikan hingga dua kali. “Kan proses peraturannya jelas. Bukan kita sengaja dua kali, tapi peraturannya jelas. Tadi, subsidi gaji berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang masih membayar sampai bulan Juni, jadi jelas. Kalau tiba-tiba baru ikut Juli, ya bagaimana dong?” ucapnya.
Erick menekankan, dalam penyaluran bantuan pemerintah selalu bersasarkan pada data resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Meski dalam hal ini data masyarakat masih harus terus diperbarui. Namun, hal itu dapat sambil berjalan mengingat masyarakat memang benar-benar sedang membutuhkan bantuan selama Covid-19 masih berlangsung.
“Data BPJS Ketenagakerjaan tadi sudah terbukti 2,5 juta berjalan dengan langsung kepada akun banknya. Dan sudah ada 13,8 juta dari 15,7 juta, ini sesuatu yang baik, yang selama ini kadang-kadang ribut mengenai data,” tandasnya.(jpg)