batampos.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan akan memberikan kuota gratis selama empat bulan kepada murid, mahasiswa, guru dan dosen. Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengapresiasi hal tersebut. Akan tetapi, ia menilai pemerintah tidak paham bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia berbeda-beda.
“Kok tidak paham ke-bhinekaan Indonesia sendiri. Tidak semua guru dan murid masalahnya adalah kuota. Sekarang percuma dikasih kuota tapi gadget-nya nggak ada. Ada lagi dikasih kuota, sinyalnya nggak ada,” ujarnya Jumat (28/8).
Menurut Indra, ada baiknya sebelum merilis resmi kebijakan tersebut Kemendikbud melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan di masing-masing daerah terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik daring maupun luring.
“Mulai menginventaris kondisi di masing-masing daerah, Aceh itu dari sekian juta siswa problemnya apa saja, jadi nanti bantuannya itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Kok Kemendikbud ini senang ngambil kebijakan yang udah dianggap dari Sabang sampai Merauke sama semua, harusnya tidak seperti itu,” imbuhnya.
Terkait mekanismenya pun masih menjadi tanda tanya. Kemudian, untuk penyediaan gawai, disebut diberikan fleksibilitas menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan konsep Merdeka Belajar.
Namun menurut dia, hal itu akan lebih membingungkan, sebab penggunaan Dana BOS sudah memiliki posnya masing-masing. Jadi tidak mungkin anggaran rutin yang diberikan pemerintah itu tiba-tiba dipakai untuk penyediaan gawai.
“Dari sisi itu (fleksibilitas) oke, tapi ini (Dana BOS) bukan sebuah tambahan. Jadi kalau beda, misalnya Kemendikbud mengelurakan BOS Covid, beda sama reguler, jadi tambahan itu baru leluasa. Tapi kalau BOS Reguler. Kebanyakan jadi pusing. Emang sekolah nggak pusing, orang tua minta dibeliin pulsa. Bisa beli gawai, gurunya nggak digaji, gurunya makan apa? Listrik sekolah nggak dibayar, gimana caranya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa para siswa dan mahasiswa akan mendapatkan bantuan pulsa untuk menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bantuan ini akan bergulir hingga 4 bulan ke depan.
Siswa akan mendapat bantuan 35 GB per bulan, kemudian untuk guru sebanyak 45 GB per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan.
“Selama ini dalam beberapa minggu terakhir melakukan perjuangan internal di dalam pemerintah dan alhamdulillah kami telah mendapat dengan dukungan beberapa kementerian untuk anggaran pulsa para peserta didik kita di masa PJJ ini, saya dengan senang hati mengumumkan hari ini,” ungkap Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR secara daring, Kamis (27/8) kemarin.(jpg)