batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana penerapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam soal aturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pengendalian Covid-19. Bagi pelanggar aturan akan dikenakan sanksi, salah satu sanksi adalah denda uang dengan nominal mulai dari Rp 250 ribu hingga 1 juta.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan al-hal yang masuk dalam protokol kesehatan seperti penggunaan masker, penerapan jaga jarak dan lainnya ikut dibahas, berikut sanksi tegas jika ada yang melanggar. Mengenai waktu pemberlakuan Perwako ini, Amsakar mengungkapkan setelah habis masa sosialisasi, aturan akan langsung diterapkan.

Untuk itu, bagi masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan yang masih berlaku sampai saat ini.

Mengenai upaya pengambilan jenazah paksa yang terjadi beberapa kali ini, Amsakar mengatakan itu sudah diatur dalam UU Karantina, dan ada sanksi berupa tindak pidana ringan (Tipiring), dan tidak bisa masuk dalam Perwako ini.

”Ini kan cukup meresahkan juga. Masyarakat harus paham, kalau itu bukanlah tindakan yang bisa dilakukan karena ada aturan hukumnya. Menurut saya harus ada tindakan tegas, agar bisa ada efek jera. Ini penting, kalau tidak kasus akan terus berulang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto meminta penerapan Perwako terkait pelanggar Covid-19 ini benar-benar bisa memberikan efek jera kepada pelanggar. Pihaknya sepakat dan setuju agar dalam pelaksanaan dan penangganan Covid-19, ada penegakan aturan bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

”Karena kasus masih terus bertambah. Tujuannya tetap sama, agar bisa sama-sama taat aturan,” kata Nuryanto.

Nuryanto meminta petugas dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam di lapangan bisa melakukan tindakan tegas, jelas dan terukur. Bukan hanya sekadar imbauan-imbauan yang sering diabaikan masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, mengaku belum dapat menerapkan penindakan ini ke masyarakat Kepri. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang diterapkan Pemerintah Daerah di Kepri, atas warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

”Kami masih menunggu regulasi dari Pemda (pemerintah daerah),” katanya, Minggu (23/8).

Ia mengatakan, apabila sudah ada aturan, nantinya kepolisian bersama-sama dengan Satpol PP dan TNI akan turun bersama menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. (*/jpg)