batampos.co.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak memberikan kuota gratis kepada guru yang menerima tunjangan kinerja daerah. Pasalnya, guru tersebut sudah dirasa mampu.
Sepaham dengan itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan kuota gratis tersebut kepada yang butuh saja. Salah satunya guru honorer.
“Yang perlu subsidi kuota itu yang membutuhkan, kalau modelnya PNS udah dapet tunjangan segala macem, ngga perlu. Yang perlu itu guru honorer yang dia tidak dapat subsidi manapun, itu penting mendapatkan prioritas,” jelasnya kepada JawaPos.com, Selasa (1/9).
“Tapi kalau misalnya dia sudah PNS kemudian dapat tunjangan dan ada sertifikasi segala macem, saya pikir itu ngga relevan,” sambung dia.
Dia juga meminta agar pengawasan dan penyaluran bantuan dari Kemendikbud berlangsung dengan lancar. Untuk itu, perlu ada koordinasi yang intens bersama pemerintah daerah, dinas pendidikan daerah dan pihak sekolah.
“Kalau ngga itu kan pemborosan anggaran, menghamburkan uang rakyat karena itu kan uang rakyat juga, jadi kalau tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, ya pasti jatuhnya pemborosan,” imbuhnya.
Untuk daerah penerima, menurut dia yang patut untuk dibantu adalah daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) yang memiliki jaringan internet. “Bantuan ini kan bantuan internet, pasti tidak akan berguna di sekolah yang jaringan internetnya bermasalah, ngga berguna karena jaringan ngga ada. juga daerah-daerah yang listriknya aja ngga ada,” pungkasnya. (*/jpg)