batampos.co.id – Anggota MPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan, UMKM dan koperasi merupakan pilar perekonomian bangsa. Meskipun ada ketimpangan dalam pertumbuhan kalangan usaha kecil dengan perusahaan besar.

Menurut Herman, UMKM merupakan jangkar perekonomian. Meski demikian diakui sektor ini bukan menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi. Disebut ada ketimpangan dalam pertumbuhan UMKM dan perusahaan besar.

“Jumlah UMKM kita mencapai puluhan juta. Dan UMKM itu jangkar perekonomian,” ujar Herman dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi’, gedung parlemen, Jakarta, Senin (31/8).

Data yang menyebut jumlah sektor itu mencapai 27 juta hingga 60 juta menurutnya diperlu terus untuk di up date. Sebab, krisis yang terjadi pada tahun 2020 kata Herman, berbeda dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998.

“Pada tahun 1998, yang terpukul hanya pada sektor perekonomian. Beda dengan krisis saat ini,” tuturnya.

Saat ini yang terdampak tidak hanya pada sektor ekonomi namun juga sektor kesehatan. Hal demikian disebut dialami oleh seluruh negara yang ada di dunia. Dipaparkan, bila pada tahun 1998, di tengah krisis ekonomi, masyarakat masih bisa jalan-jalan, ngobrol dengan tetangganya, serta aktivitas lainnya. Namun aktivitas seperti itu tidak bisa dialami oleh masyarakat pada masa sekarang.

“Antar tetangga pun sudah saling curiga, jangan-jangan menularkan Covid-19,” ungkapnya.

Semua usaha bisa dikatakan mengalami goncangan. Meski demikian disebut ada sektor yang masih bisa berjalan pada masa pendemi Covid-19. Sektor itu disebut pada bidang pangan, farmasi, dan kesehatan.

Lebih lanjut, Herman menyarankan, untuk menumbuhkan sektor ekonomi dan usaha, maka pemerintah dan masyarakat harus menyelesaikan masalah yang ada tidak boleh segmentasi. “Harus ada kerja yang komprehensif baik untuk mengatasi pandemi serta memulihkan UMKM maupun usaha yang besar,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah menuturkan, UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Kontribusi terhadap PDB mencapai lebih dari 60 persen. Sektor ini juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Firmanzah mengatakan, model perekonomian Indonesia berbeda dengan yang berkembang di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di negara-negara itu, orientasinya ekspor.

Sedang model perekonomian yang ada di Indonesia berupa perekonomian kerumunan. Model perekonomian seperti ini, yakni 99 persen adalah UMKM, maka ia menjadi penopang perekonomian. Perekonomian tumbuh atau tidak, tergantung sektor ini. Meski demikian, model perekonomian seperti ini memiliki sisi positif dan negatif.

“Ekonomi kerumunan itu kalau satu gulung tikar masih banyak yang lain yang masih menopang,” ujarnya.

Berbeda dengan ekonomi yang berbasis konglomerasi. “Satu konglomerasi gagal akan berpengaruh pada ekonomi yang lain seperti yang terjadi pada tahun 1998,” ungkapnya.

Untuk optimalisasi UMKM menurut Firmanzah ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yakni pertama, memberi stimulus. Dana yang sudah dianggarkan harus segera direalisasikan. Kedua, stimulus yang ada harus tepat sasaran. “Jangan sampai salah sasaran,” ujarnya.

Ketiga, harus kontekstual artinya ada daerah-daerah di mana populasi UMKM-nya perlu menjadi fokus dari kebijakan stimulus.

Dari model perekonomian kerumunan, Firmanzah mencontohkan negara Aljazair. Pada tahun 1998, negara itu memformalkan ekonomi kerumunan. “Agar ekonomi kerumunan bisa terstruktur, caranya adalah formalisasi dunia usaha,” ungkapnya.

Ia yakin dan optimis bahwa Covid-19 akan berlalu. Dikatakan menangani Covid-19 rumusnya sederhana. “Tinggal menunggu vaksin datang. Bila sudah divaksinkan maka selanjutnya masyarakat terbebas Covid-19,” ujarnya.

Sementara ituSekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Dr. Rully Indrawan mengatakan, UMKM sering dianggap sebagai pahlawan di saat krisis ekonomi.

“Namun begitu krisis selesai, UMKM dilupakan,” tuturnya.

Padahal di berbagai negara termasuk di negara maju seperti Jepang, Amerika, dan Singapura, sector ini memiliki kontribusi yang besar dan sangat signifikans.

Membedakan UKMK di antara negara maju dan berkembang menurut Rully hanya pada standar dan klasifikasinya. “Kalau di Indonesia UMKM standarnya di bawah Rp 50 juta. Di Jepang batasnya lebih tinggi dari itu,” tambahnya.(jpg)