batampos.co.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batam terancam tutup akibat minimnya bantuan dana operasional dari Pemko Batam.

Sebab, selama ini PMI Kota Batam selalu mencari sendiri biaya operasional mereka melalui komunitas sosial dan sebagainya.

”Iya, itu keluhannya. Bahwa palang merah Batam sampai sekarang sudah berdiri 30 tahun, kok dari pemerintah tidak ada sama sekali kontribusinya. Semua kita cari sendiri,” ujar Ketua PMI Batam, Sri Soedarsono, seperti dilansir dari Harian Batam Pos.

Sementara PMI di seluruh daerah lain, kata Sri, pemerintah setempat selalu tanggap memberikan bantuan ke PMI.

Baik itu bantuan dalam bentuk bangunan hingga bantuan untuk biaya operasional yang cukup besar tiap tahunnya.

”Kita tidak (ada bantuan). Untuk membantu periksa darah saja tidak bisa dibayarkan tahun ini. Karena tidak punya uang. Untuk gedung sendiri sudah tidak bisa lagi (dibayar), uangnya habis untuk utang dan masih banyak,” katanya.

Ilustrasi donor darah. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Meski kesulitan dalam biaya operasional setiap bulannya, Sri masih bersyukur karena masih banyak masyarakat maupun komunitas sosial yang secara bahu membahu membantu biaya operasional PMI.

Dimana, untuk biaya operasional PMI Batam itu dalam satu tahun membutuhkan biaya sebesar Rp 2,5 miliar. Biaya itu digunakan untuk biaya operasional penyimpanan darah dan pelatihan bagi remaja.

Tidak sampai di sana, anggaran itu juga dibutuhkan untuk biaya sewa gedung. Sebab, sampai saat ini PMI Batam belum mempunyai gedung sendiri.

”Memang terancam tutup. Tapi jangan sampai. Kita semangatnya masih tinggilah. Meskipun kita hidup hari ke hari masih banyak yang bantu. Kami akan tetap berjalan, tidak ada berhenti. Kita akan upayakan semaksimal mungkin,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk ketersediaan darah sendiri selama pandemi ini memang terbatas.

Namun, ia memastikan bahwa pihaknya akan tetap mengusahakan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

”Antusias pendonor menurun karena takut Covid-19 ini. Namun masih ada. Dari organisasi juga masih banyak bantuan,” imbuh Sri.

Sementara itu, Ketua DPRD Batam, Nuryanto, mengaku baru mengetahui minimnya bantuan Pemko Batam terhadap PMI Batam.

”Mengetahui berita yang disampaikan PMI tadi bahwa pemerintah justru perannya belum maksimal, support-nya belum maksimal, jadi malu kita,” akunya.

Dengan adanya keluhan ini, Cak Nur menyebut dewan akan duduk bersama dengan Pemko Batam untuk bisa membantu operasional PMI Kota Batam.(jpg)