batampos.co.id – Keresahan para nelayan Kepulauan Anambas yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) kepada pemerintah, DPRD Anambas, dan instansi vertikal terkait, sepertinya menemui titik terang. Itu setelah unjuk rasa ratusan nelayan di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Nelayan mempersoalkan penggunaan alat penangkap ikan jenis cantrang dan trawl yang melakukan aktifitas menangkap ikan di wilayah perairan Natuna dan Kepulauan Anambas.

Sekretaris HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedy Syahputra mengutarakan persoalan zonasi tapak yang mengacu pada Permendagri Nomor 71 di atas 30 GT sejauh 13 mil maka akan ditawar menjadi 60 atau 100 mil.

“Dengan alasan bahwa dibawah 100 mil itu arena nelayan kita mencari ikan, ini sangat miris sekali. Belum lagi persoalan Pulau Mayang belum selesai ditambah adanya kapal cantrang ini. Inilah yang membuat emosi kami meluap-luap saat ini,” ucapnya kepada media, Kamis (3/9/2020).

Unjuk rasa nelayan Kepulauan Anambas yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (3/9/2020). (Foto:Faidillah/batampos.co.id)

Kemudian dilakukan petemuan dalam upaya mediasi. Sepuluh orang perwakilan nelayan mengikuti mediasi di ruang DPRD Anambas. Dalam mediasi itu diketahui ada beberapa poin yang disepakati bersama.

Adapun hasil kesepakatan bersama tersebut yakni Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas dan DPRD Kepulauan Anambas dengan HNSI dan perwakilan nelayan serta instansi vertikal terkait untuk ke provinsi dan Jakarta membicarakan masalah kapal cantrang, pukat mayang, dan kapal ikan asing.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas dan DPRD Kepulauan Anambas dengan HNSI dan perwakilan nelayan serta instansi vertikal, cabang dinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau, dan perwakilan HNSI turun ke lapangan untuk mengawasi kapal cantrang, pukat mayang, dan kapal ikan asing.

Kemudian Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas dan DPRD Kepulauan Anambas dengan HNSI dan perwakilan nelayan serta instansi vertikal terkait diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat permasalahan nelayan. (fai)