batampos.co.id – Tingkat masyarakat buta aksara di Indonesia tiap tahunnya semakin menurun. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada 2019 buta aksara turun 0,15 persen menjadi 1,78 persen. Sementara pada 2018, masyarakat buta aksara sebesar 1,93 persen.

“Tahun 2018, total buta aksara di Indonesia 1,93 persen, lebih dari 98 persen penduduk negeri ini sudah melek huruf. Hasil literasi kita adalah yang masih buta huruf 1,78 persen, ada penurunan tingkat buta huruf di negeri ini,” ungkap dia dalam telekonferensi pers, Jumat (4/9).

Pihaknya pun menargetkan capaian buta aksara sebesar 0 persen hingga tahun 2023. Sebab, dari sisa 1,78 persen tersebut, tinggal daerah sulit terjangkau saja yang belum memahami huruf.

“Kita terus berupaya agar wilayah-wilayah tersbeut seimbang dengan daerah yang lain. Kita berharap 2023 tidak ada lagi wilayah-wilayah dengan tingkat buta aksara yang tinggi,” ujarnya.

Untuk bisa sampai sana, pihaknya telah menyiapkan empat strategi. Pertama adalah pemutakhiran data Susenas BPS untuk mengerahui sebaran daerah yang masyarakatnya kurang dalam pengetahuan literasi.

“Kita memanfaatkan hasil pendataan tradisional, baik yang dilaksanakan masyarakat atau mungkin sensus seperti survei BPS sehingga dapat kita gunakan. Kita bisa melakukan langkah-langkah tepat, seperti tadi ada daerah tertentu yg buta aksaranya masih tinggi, itu kita beri prioritas program,” jelasnya.

Lalu, strategi penuntasa buta aksara melalui layanan program pendidikan keaksaraan agar efektif difokuskan pada daerah terpadat buta aksara tertinggi. Pihaknya sendiri melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistim klaster.

“Itu kita buat klaster pada wilayah tertentu untuk memberi effort pada daerah tersebut agar semakin tinggi. Ada 6 daerah itu yang butuh perhatian untuk program khsuus. Sistem klaster ini dirasa cukup efektif dalam menurunkan persentase buta aksara, bagi wilayah yg memiliki kekhususan,” tutur dia.

Lalu, mengembangkan jejaring dan sinergi antara pusat dengan daerah, perguruan tinggi, dinas terkait hingga lembaga pendidikan non formal. Ini dilakukan untuk menjaga kemampuan keaksaraan masyarakat yang baru memahami literasi.

“Langkah keempat, untuk mengimplementasikan program pada daerah tersebut, diperlukan inovasi dalam layanan program secara daring, mempercepat akses, bukan hanya sekolah formal, tapi juga sekolah pendidikan non formal, pendidikan masyarakat semacam keaksaraan ini juga bisa di daringkan,” pungkasnya.(jpg)